Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah pihak di Istana Negara Jakarta.

Jokowi mengundang para pihak tersebut untuk silaturahmi hingga berbicara pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Pada Senin (30/10/2023), Jokowi mengumpulkan seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia. Mereka yang hadir yakni 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Para pihak yang hadir diantaranya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pj Gubernur DKI yang juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Presiden mengumpulkan Pj Kepala Daerah untuk memberikan pengarahan.

Dalam arahannya, Jokowi meminta para Pj Kepala Daerah memberikan dukungan kepada para penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah masing masing. Namun Presiden mengingatkan agar Pj Kepala Daerah untuk tidak melakukan intervensi.

"Tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera, disegerakan," kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar Pj Kepala Daerah untuk tidak memihak salah satu Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Presiden mengatakan Pj Kepala Daerah yang memihak akan terpantau.

"Saya meminta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga meminta Pj Kepala Daerah untuk memastikan bahwa ASN bersikap netral di Pemilu.

"Juga pastikan ASN itu netral," pungkasnya.

Setelahnya, Presiden Jokowi bertemu sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi, ke Istana Presiden Jakarta, Selasa (7/11/2023).