TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Megawati menduga adanya upaya manipulasi hukum jelang Pemilu 2024.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," ucap Megawati, dikutip dari Kompas TV, Minggu (12/11/2023).

Baca juga: Megawati Soal Polemik di MK: Manipulasi Hukum Kembali Terjadi

Megawati menduga, upaya manipulasi hukum itu merupakan akibat dari praktik kekuasaan.

Presiden ke-5 RI itu lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu, 2024 mendatang.

"Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani," ujar Megawati.

"Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai di mana pun kalian berada, jangan lupa kita adalah bangsa pejuang, kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah."

"Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati," imbuhnya.

Menurut Megawati, Pemilu merupakan momentum untuk memilih pemimpin sesuai keinginan masyarakat Indonesia.

Karena itu, ia menilai rekayasa hukum tidak boleh terjadi.

Baca juga: Singgung yang Terjadi di MK, Megawati: Rekayasa Hukum Tak Boleh Terjadi Lagi

"Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul dan berdiri di atas kaki sendiri."

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.

Tangkap Sinyal Kecurangan Pemilu 

Baca juga: Megawati soal Putusan MKMK: Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi

Dalam kesempatan itu, Megawati menyatakan, mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024.