Menurut Ganjar, hal itu juga dikemukakannya agar Pilpres 2024 berlangsung secara jujur dan adil.

Ia meyakini KPU RI bisa menyelenggarakan Pilpres 2024 mendatang dengan baik. 

Sebab, katanya, jika Pilpres 2024 dilangsungkan dengan penuh kecurangan, tentu akan menjadi catatan buruk bagi sejarah demokrasi Indonesia.

"Kami melihat apa kejadian-kejadian yang ada, maka kenudian kami sampaikan dalam format pidato resmi saya, kemudian publik semua bisa aware," tutur Ganjar.

"Semuanya bisa pada tugas dan fungsi pokok yang adil, menjalankan dengan baik. Yang mesti netral juga nentral. Maka, kontestasinya akan menarik. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi sebuah catatan nokta hitam dalam demokrasi," sambungnya.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan meluncurkan nomor aduan untuk pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2024.

Baca juga: TPN Ganjar Singgung soal Intimidasi Aparat: Tanda-tanda Mendekati Orde Baru

Meski demikian, Ganjar belum mengumumkan nomor aduan yang diungkapkannya itu.

"Sekarang partai-partai kami juga minta untuk membuat sargas itu dan kami akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu sehingga kita bisa fair," kata kader PDI Perjuangan itu.