TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan keterlibatan pihak asing pada setiap pemilihan presiden atau Pilpres di Indonesia kerap terjadi.

Pada Pilpres 2024 ini dugaan keterlibatan atau cawe-cawe pihak asing melalui intelijen kembali mengemuka.

Isu itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Oleh karena itu sejak dini polisi mengantisipasi kemungkinan adanya campur tangan atau intervensi intelijen asing pada Pemilu dan Pilpres 2024.

"Kita punya konsekuensi dengan negara berjumlah penduduk tinggi secara geopolitik, geostrategis, letaknya di tengah-tengah benua Australia dan benua Asia, dan sebagainya. Sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan asing, nah itu harus kita perhitungkan," kata  Komjen Pol Fadil Imran.

Baca juga: Daftar Nama-nama Pengusaha Pendukung Anies, Prabowo, dan Ganjar di Pilpres 2024

Operasi Intelijen

Komjen Fadil memperlihatkan dokumen pemaparannya terkait operasi intelijen tersebut yang memuat tiga poin penting.

Pertama, pilpres menjadi sorotan internasional dan posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan politik global yang sangat diperhitungkan.

Kedua, pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan cara menginginkan capres-cawapres terpilih sesuai dengan kepentingan.

Ketiga, upaya intervensi pada pemilu itu dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Berikut tiga cara intervensi asing

Pertama, bisa saja pihak asing memberikan bantuan secara gelap terhadap koalisi capres-cawapres tertentu dan kelompok masyarakat sipil dan LSM, untuk melakukan framing atas nama demokrasi.

Kedua, pihak asing juga bisa melakukan penetrasi terhadap sistem IT KPU melalui serangan siber.

Ketiga, intervensi asing bisa juga dilakukan melalui pemberitaan di media internasional untuk dijadikan bahan propaganda di Indonesia dan melakukan aksi sabotase dalam berbagai bentuk.

Dipertanyakan Komisi III DPR

Soal keterlibatan pihak asing ditanyakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy dalam rapat itu.

Dia mempertanyakan adanya isu kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia, terhadap pasangan capres-cawapes tertentu di Pilpres 2024.

Aboe mengatakan, dalam pemaparan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran halaman 35, disebutkan ada kegiatan operasi intelijen asing yang terjadi.

"Di bahan halaman 35, Pak. Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia. Antara lain memberikan bantuan dana secara clandestine (gelap) terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu, tolong digarisbawahi," ujar Aboe Bakar.

Anggaran Pemilu

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan anggaran Rp2,5 triliun untuk digunakan dalam operasi pengamanan Pemilu 2024.

Komjen Pol Fadil Imran mengatakan dana Rp2,5 triliun it yang dibagi menjadi dua tahun anggaran dan digunakan untuk tiga giat operasi untuk menjamin keamanan Pemilu 2024.

"Kegiatan operasi Mantap Brata, didukung oleh Dipa Polri, dibagi menjadi dua tahun
anggaran yaitu 2023 dan 2024 dengan jumlah 2 triliun 500 miliar Rupiah," kata Fadil.

Kata Fadil, dari dua tahun anggaran itu kembali dibagi menjadi dua bagian kembali tiap
tahunnya.

Di mana untuk tahun 2023 akan dialokasikan dana total Rp1,5 triliun.

"Selanjutnya per tahun dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk Operasi Mantap Brata
Pusat di Mabes Polri dan untuk Operasi Mantap Brata di 34 Polda dengan bagian, Rp
1,5 triliun untuk tahun 2023 dengan alokasi Rp64,7 miliar untuk operasi pusat dan
Rp937 miliar untuk wilayah Polda atau operasi daerah," beber dia.

Sementara sisanya, yakni senilai Rp1 triliun akan dialokasikan untuk anggaran di tahun
2024.

Pembagiannya serupa yakni untuk operasi di Mabes Polri dan 34 Polda atau
operasi di daerah.

"Untuk anggaran 2024, sebanyak Rp1 triliun dengan alokasi Rp53,6
miliar untuk operasi pusat dan Rp96,3 miliar untuk operasi daerah," tukas Fadil.

Fadil Imran mengatakan pihaknya menggelar tiga model operasi untuk pengamanan
Pemilu 2024.

"Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri mulai tanggal 19 Oktober 2023
sampai dengan 21 Oktober 2024, selama 222 hari," kata Fadil.

Dia menuturkan tiga model operasi itu yakni operasi nusantara cooling system, operasi
Mantap Brata, dan operasi kontijensi.

Operasi itu dilakukan mulai dari tahap pendaftaran capres-cawapres sampai pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden.

Fadil menjelaskan operasi nusantara cooling system adalah untuk mendeteksi
penyelidikan, pengamanan tertutup, penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi
pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

"Kedua operasi Mantap Brata, operasiMantap Brata adalah operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam Pemilu serentak tahun 2023-2024," ucapnya.

Sementara operasi kontingensi, dia menjelaskan bertujuan kepada penanganan gangguan nyata. "Bersifat kontijensi yang disebabkan oleh konflik sosial bencana alam dan terorisme," ungkapnya. 

Dikatakan Fadil, dua per tiga kekuatan Polri dikerahkan untuk mengamankan pemilu
2024.

Sementara sepertiganya dikerahkan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian. "Apabila terjadi peningkatan eskalasi gangguan Kamtibmas, maka situasi kontijensi dapat diberlakukan dengan di bawah kendali Dankor Brimob Polri untuk mempersiapkan pasukan power on hand yang terpisah dengan pasukan Brimob yang disediakan untuk Operasi Mantap Brata," kata Fadil. 

Polri telah menyiapkan 25 ribu personel pasukan Brimob. Lalu 4.756 pasukan Dalmas
Nusantara dan 115 personel Densus 88 Antiteror. 

"Terdapat pula 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri sebagai penanganan kontijensi yaitu Aman Nusa I berisi tentang konflik sosial, kedua aman Nusa II berisi penanganan bencana alam, dan ketiga Aman Nusa II berisi tentang penanganan terorisme," imbuhnya.

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com (mam/riz/frs/dod)