Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro mengomentari langkah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang lebih memilih fokus di Pileg, dibandingkan ikut koalisi partai politik mendukung capres.

Dikatakan Prof Siti Zuhro bahwa langkah yang dilakukan PKN tersebut merupakan hal yang baik.

Peneliti BRIN tersebut juga menyebutkan bahwa secara aturan sebagai partai baru.

Tidak menentukan dukungan di Pilpres 2024 tidak melanggar aturan.

"Sebagai parpol baru dan belum pernah ikut pemilu, pertimbangan PKN tersebut oke-oke saja. Secara peraturan juga tak ada yang dilanggar," kata Prof Siti Zuhro kepada Tribunnews.com Selasa (21/11/2023).

Menurutnya semua partai politik memang harus berhitung dalam pemilu serentak. Tak hanya berfokus pada pemilihan presiden.

Prof Siti Zuhro menegaskan tidak ada artinya mendukung salah satu capres tetapi partai pendukung tak lolos ke Senayan.

"Bagi partai politik, pemilihan legislatif jauh lebih penting karena perolehan suaranya akan menentukan lolos tidaknya di DPR/DPRD. Apa artinya mendukung calon dalam pilpres, kalau partainya tidak lolos ambang batas 4 persen," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, PKN memutuskan tak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) mana pun pada Pilpres 2024.

"Secara resmi PKN tidak memihak salah satu kandidat capres yang saat ini sudah mengambil nomor urut tersebut," kata Ketua Majelis Agung PKN Gede Pasek Suardika dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/11/2023).

"PKN ambil posisi nonblok tetapi bebas aktif. Kita baru akan menentukan pilihan di putaran kedua pilpres nanti," katanya.

Pasek meyakini, pilpres berlangsung dua putaran meskipun seluruh kandidat sesumbar sanggup menang satu putaran.

PKN mengeklaim akan aktif mengkritik dan mengapresiasi ide dan gagasan antar kandidat dengan parameter yang sesuai dengan visi misi perjuangan PKN, yaitu kenusantaraan.