TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari belakangan pemerintahan Jokowi mendapatkan beragam kritik mulai dari penolakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga penguasa dituding bertindak mirip orde baru.

Kritikan penolakan pembangunan IKN disampaikan oleh calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan.

Baca juga: Respons Jokowi, Menteri Bahlil hingga Istana soal PKS Tolak Ibu Kota Negara Pindah ke IKN

Sementara kritikan penguasa bertindak mirip orde baru (Orba) dilontarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Lalu bagaimana Presiden Jokowi merespons beragam kritikan tersebut?

Jokowi Bantah Kritik Anies

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara justru menimbulkan ketimpangan baru.

Jokowi berpandangan sebaliknya.

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia-sentris," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023).

Dia mengatakan pulau-pulau lain juga ingin pertumbuhan ekonominya seperti di Pulau Jawa, sehingga pertumbuhan ekonomi baru muncul.

"Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," kata Jokowi

Dia menyebutkan IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk.

Baca juga: Kubu AMIN Kritik IKN, Istana: Hanya Janji Politik saat Kampanye Pemilu

"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," pungkas Jokowi.

Diketahui, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan merespons harapan PKS agar ibu kota tak dipindah ke IKN, jika nantinya ia menjadi presiden di 2024.

Soal itu, Anies mengatakan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pembangunan.

Sehingga, pembangunan tak hanya dilakukan di satu lokasi saja.

"Kami juga barang kali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," ucap Anies, usai menghadiri acara Kick Off Kampanye Nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat, pada Minggu (26/11/2023).

Anies mengungkapkan keinginannya agar muncul kesetaraan kesempatan bagi setiap daerah untuk wilayahnya dibangun.

Menurutnya, jika pembangunan hanya dilakukan di satu lokasi, maka akan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru.

"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru," ucapnya.

Hal itu, kata Anies, merupakan satu di antara visinya untuk maju di 2024.

"Kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah indonesia," tutur eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia mengatakan, nantinya jika terpilih menjadi presiden di 2024, alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat perlu dikerjakan untuk banyak tempat.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai partai yang lain,” ucap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Baca juga: Respons Giring PSI Sikapi PKS Tak Ingin Ibu Kota Negara Pindah ke IKN: Bahaya, Jakarta Mau Tenggelam

Jokowi Tersenyum Ogah Tanggapi Kritik Megawati

Jokowi enggan menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut gaya pemerintahan saat ini seperti orde baru.

Menanggapi kritik dari Ketua partainya tersebut Jokowi hanya tersenyum.

"Saya tidak ingin memberi tanggapan," kata Jokowi usai acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (29/11/2023). 

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kejengkelannya terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah sekarang ini.

Pemerintah dinilai sewenang-wenang menjelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud seluruh Pulau Jawa, di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023) sore.

"Kamu (penguasa) musti liat perundangan bolehkah kamu menekan rakyat mu, boleh kah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat mu tanpa melalui perundangan yang ada di RI ini?" kata Megawati.

Baca juga: Soal Megawati Wanti-wanti Penguasa Bak Orde Baru, Ini Kata Istana dan TKN Prabowo-Gibran

Megawati bahkan mengibaratkan kalau pemerintahan atau penguasa saat ini merupakan cerminan di masa orde baru.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku merasakan betul kondisi perpolitikan di masa orde baru.

"Republik ini penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" ungkap Megawati.