TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan akan mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming) daripada melanjutkan proyek food estate. 

Penegasan tersebut disampaikan Anies saat menjawab salah satu penanya dalam acara dialog dengan anak muda dalam kegiatan bertajuk “Desak Anies” di 150 Coffee and Garden, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

“Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,” ujar Anies. 

Anies mencontohkan, negara memiliki anggaran untuk membangun pertanian. Namun, dalam food estate, negara membuat tempat baru dan mengundang perusahaan untuk membuat pusat kegiatan pertanian. 

Baca juga: Momen Anies Baswedan Tenangkan Wartawan Peliput dan Seorang Oknum di Acara Mubes PGPI

“Sementara petani yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tidak terima uangnya. Sayang uangnya,” tegasnya. 

Anies menjelaskan, dengan uang yang sama dari pemerintah, para petani yang sudah bertani lintas generasi itu dapat pasokan pupuk, air, hingga penyuluhan. Lalu, kata Anies, hasil pertaniannya mendapatkan jaminan pasokan dan pasar karena dibeli pemerintah. 

“Jadi, lebih baik uangnya dipakai untuk program pertanian sehingga para petani bisa bertani dengan baik dibantu pupuknya, dibantu penyuluhannya, dibantu airnya, dari uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli, untuk menjamin harga dan pasarnya,” katanya. 

Tak hanya itu, Anies justru mempertanyakan, mengapa anggaran pemerintah diberikan ke perusahaan di tempat baru, sementara kita memiliki petani dan lahan ratusan ribu hektar di Indonesia. 

Baca juga: Hari Kedua Kampanye Pilpres 2024, Anies Baswedan Sambangi Bandung, Ini Agendanya

“Kenapa uangnya dikasih ke perusahaan di tempat baru, kan kita punya petani dengan ratusan ribu hektar di Indonesia. Bayangkan kalau kita beli produknya, hidupnya tenang, pertanian tumbuh, dan kekuatan kita ada pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan, itu yang harus dibangun,” ujar Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini. 

Anies menjelaskan, sewaktu memimpin Jakarta, ia sudah membuat kebijakan contract farming itu. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, ia membuat kontrak selama lima tahun dengan para petani dari berbagai wilayah di Indonesia. 

“Kami buat kontrak selama lima tahun. Apa yang terjadi? Petaninya bekerja dengan tenang, karena ada jaminan akan dibeli selama lima tahun. Hasil produksinya bagus. Kami juga tenang karena jaminan pasokan beras selama lima tahun,” ujarnya. 

Yang lebih penting lagi, kata dia, pemerintah tak menelantarkan petani hanya karena ingin ada perusahaan yang mau bangun food estate. (***Deska***)