News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Ganjar Pranowo soal Kebebasan Pers: Pemerintah Tidak Boleh Baper Jika Dikritik

Penulis: Reza Deni
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023). Ganjar Pranowo bicara soal janjinya untuk menghadirkan pemerintahan yang tidak terbawa perasaan (baper) jika terpilih sebagai Presiden RI. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bicara soal janjinya untuk menghadirkan pemerintahan yang tidak terbawa perasaan (baper) jika terpilih sebagai Presiden RI. 

Hal ini disampaikan setelah ditanya bentuk dukungan terhadap kebebasan pers jika terpilih menjadi Presiden RI.

Baca juga: Saat Jokowi Bantah Kritik Anies soal IKN, Tapi Ogah Respons Sentilan Megawati Penguasa Bak Orde Baru

"Dukungannya adalah, pemerintahnya enggak boleh baperan kalau dikritik, itu dukung dulu (kebebasan pers) karena itu bagian dari kebebasan pers," kata Ganjar di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Kemudian, Ganjar mengatakan pentingnya memberikan edukasi kepada publik. Edukasi itu bisa dilaksanakan lewat berbagai macam cara dan instrumen.

"Kita ada Kominfo, pemda, ada guru-guru mengajarkan itu semuanya sehingga kita makin dewasa dan baik," tandas eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Baca juga: Jokowi Tersenyum Ogah Tanggapi Kritik Megawati Pemerintah Seperti Orde Baru


Kebebasan Sipil Menurun Jelang Pemilu 2024

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan soal cita-cita demokrasi seluruh masyarakat Indonesia, terutama jelang Pemilu seperti saat ini.

Kata dia ironinya, justru telah terjadi penurunan kebebasan sipil dan juga kebebasan politik yang dilakukan oleh sejatinya bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ninik saat memberikan sambutan di acara Anugerah Dewan Pers 2023, di JW Marriott, Jakarta, Jumat (10/11/2023) malam.

"Di tengah pesta demokrasi yang saat ini dilakukan di Indonesia yaitu pemilu ini adalah salah satu dari negara-negara yang saat ini juga sedang mempersiapkan pemilu di tahun 2024. Tapi kita juga mendengar bahwa di tahun 2023 laporan dari Freedom House, menunjukkan bahwa ada penurunan selama setahun kebebasan sipil dan kebebasan politik," kata Ninik.

Kondisi tersebut menurut dia, menjadi paradoks tersendiri, di mana hampir semua negara menginginkan dan mencita-citakan demokrasi semakin tegak.

Dalam kondisi inilah menurut Ninik, menjadi suatu momen yang penting untuk hadirnya peran pers.

Sebab kata dia, dengan pers seluruh aspirasi dan kebutuhan serta kepentingan dari masyarakat untuk menjangkau pemerintahan bisa semakin luas.

"Pada konteks inilah barangkali kehadiran pers sangat penting bagaimana memperdalam dan memperluas makna demokrasi," kata dia.

Oleh karenanya, Ninik meminta agar insan pers bisa melibatkan sebanyak-banyaknya warga masyarakat untuk ikut serta di dalam pesta demokrasi.

Hal itu penting kata dia, agar fungsi pers sebagai jembatan informasi bisa terlaksana.

"Menjembatani informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik, bagaimana agar demokrasi kita bisa ditunjukkan secara kebutuhan realitas masyarakat," tutur Ninik.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini