Ketua DPC Kebupaten Sragen Untung Wibowo Sukowati pun mesti turun ke masyarakat untuk mendapatkan kembali kepercayaan warga.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Rudi Hadiyatmo, tak ketinggalan untuk menyerukan pelurusan isu-isu negatif.

Rupanya hal seperti itu tak hanya di wilayah Solo Raya.

Baca juga: Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, TPN: Makin Memantapkan Pertumbuhan Perekenomian Nasional

Di Wilayah Purworejo, tepat di jalanan desa Bojong, Kecamatan Ngombol, beberapa spanduk pasangan Capres/Cawapres malah mengkampanyekan untuk menghapus kartu tani. Beberapa spanduk terpasang dalam jarak sekitar 200 meter di tepi sawah. Tak semua petani setuju dengan kampanye itu.

Sujarwo, salah petani muda Purworejo,  berpendapat sebaliknya. Kartu tani sendiri, menurut pria 38 tahun yang biasa dipanggil Jarwo itu, sudah pernah muncul menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 yang lalu. 

“Sepertinya selalu timbul saat mas Ganjar ikut serta dalam hajatan politik,” ujar Jarwo seorang pemegang kartu tani.

Bagi Jarwo ide pemberian kartu tani amat bagus agar ada ketertiban dan kepastian jumlah pupuk subsidi bagi petani. Pelaksanaan yang baik akan memberi manfaat sebagaimana dia rasakan bersama petani-petani lain di wilayah kabupaten Purworejo. Tentu tak mudah karena setiap saat para petani mesti memperbaharui data," kata dia.

Menurut dia, sekitar 80 persen petani di wilayahnya terpenuhi kebutuhan pupuknya.

Baca juga: Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Sebut Desa Mandiri Pangan Atasi Lonjakan Harga Beras

“Kesulitan yang kerap timbul karena perbedaan data tiap tahunnya, petani mesti selalu diingatkan untuk memperbaharui,” ujarnya.

Data yang diimaksud menyangkut luas tanam dan juga jenis tanaman yang akan ditanam di lokasi dan waktu tertentu. Hal itu menentukan jenis dan jumlah pupuk subsidi yang akan diterima.

Bila itu dilaksanakan dengan baik, menurut Jarwo kartu tani itu menguntungkan. Kesulitan yang kerap timbul justru akibat permainan di tingkat bawah bukan di tingkat provinsi. 

“Kios penyalur pupuk subsidi dikuasai oleh kelompok orang yang punya afiliasi politik berbeda dengan pak Ganjar,” ujar Jarwo.

Praktik seperti itulah yang akhirnya mengaburkan maksud baik kartu tani, sehingga kerap dipolitisir dengan menyalahkan pihak pemerintah provinsi.