TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saling sindir antar para calon presiden (capres) mewarnai debat perdana capres 2024 yang diadakan oleh KPU RI pada Selasa (13/12/2023) malam.

Salah satunya adalah segmen tentang penguatan demokrasi, ketika capres nomor urut satu Anies Baswedan terlibat perdebatan frontal dengan capres nomor urut dua Prabowo Subianto.

Momen itu mencuat ketika perdebatan menjurus ke persoalan oposisi yang disebut “melemah” oleh Anies di era pemerintahan saat ini.

Anies bahkan menyayangkan seorang Prabowo adalah politisi yang tidak tahan menjadi oposisi.

Padahal, sambungnya, oposisi penting dan sama-sama terhormat kedudukannya dengan pemerintah yang berkuasa.

“Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan, bahwa tidak berada di kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan," kata Anies.

Baca juga: Istilah Gaul Wakanda Kembali Populer Usai Disebut Anies Saat Debat Capres, Apa Artinya?

Padahal, sambung Anies, kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Sebelumnya, Anies menyoroti soal menurunnya kualitas demokrasi terkait berkurangnya kebebasan berbicara dan melemahnya oposisi yang seharusnya jadi penyeimbang pemerintah, selain proses pemilu yang bebas dan adil.

Anies juga menyinggung soal reformasi pembiayaan politik untuk partai politik.

Argumentasi Anies soal melemahnya demokrasi ditanggapi oleh Prabowo dengan menyinggung era pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, ketika dirinya dan Partai Gerindra mengusung Anies untuk ikut berkompetisi dan akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin anda menjadi gubernur”, ucap Prabowo.

Sementara capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanggapi perdebatan soal demokrasi, dengan menekankan pada pentingnya partai politik dalam demokrasi, terutama dalam hal agregasi, rekrutmen dan pendidikan politik.

Sementara soal oposisi, dirinya melihat bahwa semuanya hanya soal kepentingan semata.