Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto meminta agar transaksi mencurigakan dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya untuk kegiatan kampanye Pemilu 2024 dibongkar.

Dugaan transaksi janggal tersebut bermula dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Karenanya, Hasto meminta perlu ada sebuah institusi untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi janggal.

"Diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal transaksi-transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan," ujarnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya indikasi dana kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal.

Termasuk di antaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal.

"Kita kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Kamis (14/12/2023) saat menjawab pertanyaan awak media mengenai sumber dana kampanye yang ditemukan PPATK.

Tak hanya illegal mining, PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye yang bersumber dari tindak pidana lain.

Namun, tak dibeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud.

Sedangkan sumber dana yang berasal kejahatan lingkungan, termasuk illegal mining, PPATK telah menyerahkan data-datanya kepada penegak hukum.

"Banyak ya kita lihat semua tindak pidana. Yang kejahatan lingkungan sudah ada di penegak hukum. Sudah ada di teman-teman penyidik," ujar Ivan.