TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam debat Cawapres yang berlangsung Jumat (22/12/2023) malam, ada satu pertanyaan yang dilontarkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ke Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hingga menyita perhatian.

Pertanyaan tersebut terkait State of the Global Islamic Economy atau SGIE.

Hal itu bermula ketika Gibran bertanya kepada Cak Imin tentang cara menaikkan peringkat Indonesia dalam SGIE.

Baca juga: Timnas AMIN Sebut Pertanyaan Gibran Kepada Cak Imin Soal SGIE Sebagai Jebakan

Cak Imin mengaku tidak paham tentang SGIE yang dimaksudkan Gibran. Oleh karena itu, cawapres Anies Baswedan itu bertanya kepada Gibran.

"SGIE itu apa?" tanya Cak Imin saat debat cawapres yang digelar di JCC pada Jumat malam, (22/12/2023).

Namun, Cak Imin kemudian diperingatkan oleh moderator bahwa jika dia bertanya kepada Gibran, hal itu bisa mengurangi waktunya untuk menjawab pertanyaan.

Cak Imin mengatakan, hal itu tak apa baginya asalkan dia bisa mengetahui apa itu SGIE.

Gibran kemudian mengatakan Indonesia sedang berfokus mengembangkan ekonomi syariah.

“Otomatis kita juga harus mengerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of the Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat sepuluh besar adalah makanan kita, skin care kita, fesyen kita, nah itu yang saya maksud Gus," kata Gibran.

Baca juga: Pengamat Nilai Pertanyaan Gibran Soal Carbon Capture Storage dan SGIE Kurangi Kualitas Debat Pilpres

Dengan tersenyum, Gibran meminta maaf jika pertanyaan yang dilontarkannya kepada Cak Imin agak sulit.

Cak Imin selanjutnya berujar, bahwa yang pertanyaan dilontarkan Gibran itu penting karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia dan menjadi pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, dan pasar perbankan syariah.

“(Indonesia) punya potensi untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini, menaikkan peringkat kita," kata Cak Imin.

Dia menyebut, ada beberapa hal bisa dilakukan Indonesia.

“Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang industri halal, termasuk membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita," ujar Cak Imin.