Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengawali tahun 2024, Relawan IndonesiAnies mengeluarkan pernyataan sikap kritis mengenai situasi demokrasi di Indonesia.

Ajis Talaohu selaku Juru Bicara IndonesiAnies menekankan bahwa tahun ini diwarnai oleh praktik kekuasaan yang tidak adil dan penyalahgunaan hukum demi kepentingan politik tertentu.

"Kebebasan berekspresi dan sikap kritis warga semakin dibatasi, mencerminkan budaya politik anti-kritik yang dianut pemerintah," ujar Ajis Talaohu dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/1/2024).

Ajis juga menggarisbawahi peristiwa penting seperti pelanggaran etika berat dalam putusan Nomor 90 Tahun 2023 oleh Mahkamah Konstitusi, pengabaian protes dari Koalisi Masyarakat Sipil, serta penggunaan UU ITE sebagai alat untuk membungkam suara kritis warga.

Intimidasi dan teror terhadap aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi sorotan khusus dalam pernyataannya.

“Menurut indeks Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi di Indonesia masih tergolong cacat dengan skor terakhir 6,71 (2022) dari skala 10. Sementara itu, laporan Democracy Report 2023 dari Varieties of Democracy (V-Dem) Institute menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor indeks demokrasi liberal sebesar 0,43 poin, di bawah Timor Leste di ASEAN,” tambah Ajis.

Oleh karena itu, menghadapi Pemilu 2024, Ajis menganggapnya sebagai momentum krusial untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

"Kami menekankan pentingnya pemilu yang bermartabat, kebebasan sipil, dan partisipasi aktif masyarakat. Setiap hambatan dalam aspek-aspek ini akan menurunkan indeks demokrasi kita," kata dia.

IndonesiAnies juga menyoroti pentingnya etikabilitas, kapabilitas, serta akseptabilitas dan elektabilitas dalam pemilihan pemimpin.

"Faktor etikabilitas menjadi kunci di tengah penurunan kualitas demokrasi. Pemimpin yang memahami dan mempraktikkan etika adalah yang dibutuhkan Indonesia saat ini," tambahnya.

Sekilas Tentang IndonesiANies

Relawan IndonesiAnies dideklarasikan di Jakarta Convention Center (JCC, Jakarta, pada 2 November 2022 lalu.

Deklarasi relawan itu dihadiri oleh Anies Baswedan, serta petinggi partai politik.