Di Indonesia, informasi strategi pertahanan kita itu dapat diakses, contohnya buku putih pertahanan, doktrin pertahanan, doktrin operasi setiap matra.

“Anggaran semua kementerian itu dapat diakses pengadaan barang dan jasa mereka. Kenapa kementerian pertahanan tidak bisa diakses pengadaan persenjataan mereka? Ini kan tidak seimbang dalam menerapkan undang-undang. Makanya perlu diuji konsekuensi apa saja yang boleh diumumkan dan mana yang tidak boleh. Misalnya diumumkan nama dan jenis pesawat, berapa jumlahnya?, mengapa butuh pesawat itu?, mengapa membeli yang bekas?” jelas Simon

“Lalu apa yang rahasia? Yang rahasia adalah data dan informasi terkait strategi operasi, strategi peperangan, penempatan senjata strategis, dan hal teknis lain yang jika diketahui oleh musuh akan memudahkan untuk melakukan penyerangan dan pelemahan,” kata Simon.

“Kenegarawanan Capres-capres kita diuji dengan sikap proporsional dalam menerapkan undang-undang. Tidak bisa kerahasiaan ditetapkan secara subjektif, meskipun subjektivitas kolektif. Ketaatan terhadap konstitusi dan hukum adalah sikap negawarawan sejati,” pungkas Simon.