Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan sampai sekarang atau hingga menyisakan 25 hari kampanye Pemilu 2024, tidak ada konten hoaks pemilu yang masuk dalam unsur pidana. 

Bagja menyebut selain karena laporan konten hoaks yang nihil, di media sosial (medsos) lebih banyak ditemui perdebatan soal program antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Baca juga: Menkominfo Budi Arie: Isu Belasan Menteri Jokowi Mundur Hoaks

Hal ini disampaikan Bagja saat menjadi narasumber diskusi dan peluncuran 'Buku Panduan Melawan Hoaks Pemilu di TikTok' di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan pada Jumat (19/1/2024).

"Sampai sekarang hampir tidak ada, tidak ada unsur - unsur pidana yang masuk terutama untuk hoaks dan kawan - kawan. Karena laporannya tidak ada, dan juga temuan di lapangan hampir ini perdebatan mengenai program A, program B dan program C," kata Bagja.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Terkejut Relawan Palti Hutabarat Ditangkap Bareskrim Imbas Dugaan Penyebaran Hoaks

Menurutnya, perdebatan soal program antar paslon tidak menjadi masalah bagi Bawaslu. Sebab kampanye negatif, seperti sindiran atau narasi menjatuhkan disebut selalu ada dalam setiap pesta demokrasi.

"Bagi kami itu tidak ada masalah. Programnya pak Anies apa, program pak Ganjar apa, programnya pak Prabowo apa, itu saling bertarung tentang program. Dan sindiran - sindiran itu ada, namanya negative campaign pasti ada," katanya.