TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan mengatakan bahwa program Desak Anies bersifat sangat kontras dengan pelarangan.

"Intinya Desak Anies adalah kebebasan untuk berdialog, kebebasan untuk menyampakan pendapat. Ini kan kontras dengan pelarangan, justru inilah pesan yang ingin dibawa," kata Anies pada wartawan di Rocket Convention Hall, Yogyakarta, Selasa (23/1/2024).

Ia mengatakan konsep Desak Anies sendiri sejalan dengan hal yang dari awal terus digaungkan pihaknya yaitu kebebasan dalam berpendapat.

Baca juga: Tanggapi Isu izin Desak Anies Dicabut, Nusron Wahid: Harusnya Evaluasi, Bukan Malah Salahkan TNI

"Kami dari awal menegaskan akan mengembalikan kebebasan berbicara dengan mengkoreksi aturan-aturan yang bisa menghambat," seru Anies.

"Nah, sebelum kami mendapatkan kewenangan, cara kami mengkoreksi adalah dengan membuat ruang untuk orang bisa bertukar pikiran, mengungkapkan pandangannya dan mencapaikan apa yang menjadi aspirasinya," tandas Anies.

Respons Cak Imin

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyesalkan izin acara Desak Anies di Yogyakarta mendadak dicabut.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, tidak sepantasnya negara demokrasi menghambat proses demokrasi.

"Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses sedemokratis ini," kata Cak Imin, usai menghadiri acara "Slepet Imin" di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (22/1/2024) malam.

Diketahui, acara Desak Anies awalnya akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, pada hari ini, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Lokasi Desak Anies Dipindah Mendadak, Anies Ingatkan Instruksi Jokowi, Singgung Kemunduran Demokrasi

Namun pengelola tiba-tiba mengabarkan pembatalan acara tersebut.

"Tolong jangan pernah ada yang menggangu upaya kita memajukan bangsa," ujar Cak Imin.

Diketahui, sudah beberapa kali acara Desak Anies dibatalkan sepihak.

Sebelum di Yogyakarta, acara Desak Anies yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyuang, Kabupaten Tanah Datar, terpaksa dipindahkan ke Lapangan Cindua Mato di Kabupaten Tanah Datar.

Hal itu lantaran tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat.