TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Heboh pernyataan Presiden Jokowi sebut menteri boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu).

Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh kampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Cuti atau Mundur Saja Buntut Pernyataan Presiden Boleh Memihak

Pernyataan Jokowi tersebut berbanding terbalik saat ia mengingatkan bahwa ASN, TNI-Polri hingga penjabat kepala daerah agar tidak memihak.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum saat Jokowi ingatkan netralitas di Pemilu 2024.

1. Jokowi Ingatkan TNI-Polri Netral

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara  di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespons pemindahan baliho pasangan Ganjar-Mahfud serta atribut partai PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar Bali, Senin 31 Oktober 2023.

Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Baca juga: Fakta-fakta Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Dibela TKN

2. Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengumpulkan para petugas KPU pusat dan daerah di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 itu, Jokowi kembali mengingatkan agar ASN, TNI, Polri serta KPU harus bersikap netral.

"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," ungkap dia.

Mantan walikota Solo ini berharap, seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu agar bisa berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar serta hasilnya yang baik dan terpercaya.