TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mempertanyakan aliran dana subsidi pupuk dari Pemerintah yang mengalami kenaikan terus setiap tahun.

Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan rembuk rakyat di daerah Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Rabu (31/1/2024).

Mahfud mengatakan berdasarkan data yang ia miliki, jumlah petani semakin sedikit, lahan yang bisa digarap petani lokal pun sedikit, tapi hal tersebut tidak sejalan dengan subsidi pupuk yang terus dinaikan oleh Pemerintah.

"Dari hasil pendataan kami, jumlah petani itu setiap tahun berkurang. Karena orang bertani merasa tidak punya harapan yang bagus, sehingga lebih banyak pergi ke kota tidak mau bertani," katanya.

Menurutnya, kasus tersebut terjadi karena adanya oknum yang melakukan korupsi. Atas hal tersebut, dia menjanjikan akan menerbitkan oknum koruptor tersebut dan menyediakan pupuk dengan tepat sasaran.

"Oleh sebab itu, yang begini ini kita tertibkan. Penyediaan pupuk yang cukup dan harus sampai pada seluruh rakyat yang membutuhkannya," sebutnya.

Mahfud menyebut, salah satu permasalahan yang ada di masyarakat memang adalah adanya oknum aparat hukum yang tidak bisa menegakkan keadilan.

Padahal, menurutnya hukum merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat.

Sebab itu, dia menjanjikan akan memberantas para oknum aparat yang kerap tidak menegakkan hukum secara adil.

"Hukum itu menjadi kunci dari kesejahteraan rakyat. Karena kalau hukum tidak ditegakkan maka hak-hak rakyat akan terlanggar. Misalnya kalau ada masalah hukum terkadang dipermainkan aparat. Sudah lapor di polisi, tidak diproses," pungkasnya.

Diketahui kedatangan Mahfud dalam kampanye tersebut turut didampingi Yenny Wahid, putri presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Yenny mengajak warga Lampung untuk memilih Ganjar-Mahfud pada pilpres 2024. Sebab menurutnya, Ganjar-Mahfud merupakan duet yang paling mengerti berbagai permasalahan masyarakat.

"Mahfud MD peluru tidak terkendali dalam memberantas korupsi. Rekam jejaknya terlihat nyata. Ketia jabat ketua MK, tidak bisa disogok oleh orang-orang kaya dan bersuara untuk memenangkan kasusnya," tegas Yenny.

Baca juga: Mahfud MD: Saya Tidak Akan Tinggal Glanggang Colong Pelayu, Saya akan Pamit Baik-baik

Ketegasan Mahfud di bidang hukum dinilai Yenny telah teruji dan tidak membeda-bedakan orang saat menegakkan hukum.

"Bagi Pak Mahfud, hukum harus adil. Tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah," katanya. (*)