Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia Medelina Hendytio menyayangkan para capres tak menyoroti soal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada debat capres semalam.

Medelina mengatakan, akses PAUD saat ini tak bisa dijangkau oleh masyarakat kelas bawah.

Diketahui, KPU telah melangsungkan debat terkahir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (4/2/2024) malam.

Adapun debat capres semalam bertemakan Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

"Faktor berikutnya yang ingin saya soroti adalah bahwa tidak banyak dibahas tentang Pendidikan Anak Usia Dini," kata Medelina di kantor CSIS Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Ia menjelaskan, dalam rencana strategis pendidikan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Sudah canangkan wajib belajar 13 tahun.

"12 tahun ditambah 1 tahun PAUD. Ini menjadi problem pendidikan anak usia dini masih sangat besar terutama akses," kata Medelina.

Baca juga: Guru Besar Unas Jakarta: Pertanyaan Panelis Debat Capres Semalam Terlalu Normatif

PUAD menjadi masalah masyarakat kelas bawah nyata mengingat sebagian besar penyelenggara tingkat pendidikan diselenggarakan oleh swasta yang berbayar.

"Dan ini tentu membatasi akses masuk PAUD dari keluarga kurang mampu," tegasnya.

Ia menegaskan, persoalan itu kalau tidak diantisipasi sejak saat dini. Rencana wajib belajar 13 tahun hadapi persolan besar.

"Bagaimana pemerintahan yang akan datang mengatasi hal ini maka wajib belajar 12 ditambah satu tahun itu akan menghadapi tantangan yang besar," tegasnya.

Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia Medelina K. Hendytio (Tengah) di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).