TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai ada upaya mengacaukan Pemilu dan men-Soeharto-kan Jokowi di balik gelombang kritik guru besar dari berbagai kampus di Indonesia.

"Ada upaya mengacaukan pemilu dan men-Soeharto-kan Jokowi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Gerakan tersebut sengaja memanfaatkan tensi politik jelang pemilu yang memang sudah tinggi," kata R Haidar Alwi, Selasa (6/2/2024).

Dirinya mengaku heran dan patut dipertanyakan dalam waktu 2 minggu sebelum pemilu, puluhan kampus bisa melakukan aksi kompak.

"Kalau memang kritik murni, kenapa baru disampaikan sekarang? Kok bisa kompak? Kenapa harus dimulai 2 minggu sebelum pemilu, saat Prabowo-Gibran di survei akan mampu menang satu putaran? Padahal putusan MK, pendaftaran capres-cawapres dan penetapannya sudah beberapa bulan lalu," tutur R Haidar Alwi.

Dugaan ini diperkuat dengan adanya upaya konsolidasi di kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk serentak turun ke jalan dengan mengusung slogan Reformasi Jilid 2.

Mahasiswa bahkan membuka peluang memaksa Presiden Jokowi lengser sebelum masa jabatannya habis pada Oktober mendatang.

"Kalau oknum guru besar tadi sebagai propaganda biar keliatan intelek untuk mempengaruhi publik, maka mahasiswa dijadikan ujung tombak untuk eksekusinya," imbuh R Haidar Alwi.

Selain itu, narasi yang digunakan juga hampir sama.

Mereka mencoba menyulut ketidakpercayaan publik terhadap Presiden, pemerintah, lembaga negara, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum agar rakyat terpengaruh dan ikut bergerak.

"Entah itu bergerak untuk mengacaukan pemilu, melengserkan Jokowi atau untuk menggerus suara Prabowo-Gibran yang kemungkinannya akan menang satu putaran. Aparat penegak hukum harus waspada, jangan sampai lengah karena apapun bisa terjadi," ungkap R Haidar Alwi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada Pemilu 2024 ini.

Kritik itu datang dari UGM, UI, ITB, IPB, Airlangga, ITS, Unpad, Unhas, Unej, dan juga banyak universitas swasta.

Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, menilai publik kesal dengan pemerintahan Jokowi yang ingin melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya.

"Mereka yang menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan memilih tidak tinggal diam melihat darurat etika, hukum, dan tata demokrasi yang diacak-acak oleh rezim," ujarnya, Sabtu (3/2/2024).

Ia menggambarkan, dalam beberapa hari terakhir, elemen sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil mengekspresikan refleksi, seruan, petisi, dan sikap mereka untuk melakukan perlawanan dan menyelamatkan demokrasi, yang pada ujungnya menyelamatkan Indonesia.

"Mereka mengekspresikan kekesalan dengan keberulangan perilaku nir-etika yang dipertontonkan oleh Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya."

Baca juga: Banyak Guru Besar Kritik Jokowi, Butet Kartaredjasa: Mengkritik Itu Tanda Cinta

"Para civitas akademika dan elemen masyarakat sipil menyatakan cukup sudah bagi kecurangan Pemilu, mobilisasi dukungan dengan paksaan, penyalahgunaan kekuasaan melalui fasilitas dan anggaran negara, serta intimidasi yang terus menerus dilakukan terhadap pemilih dan aparatur negara demi memenangkan Paslon 02 yang didukung oleh Presiden Jokowi," katanya.