Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendekati hari pencoblosan pemilihan umum (Pemilu), masyarakat diminta hati-hati banyak berita hoaks yang muncul, termasuk soal isu Kapolri Jenderal Listyo Sigit, perintahkan Binmas Polri memenangkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tertentu. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution.

"Ya, Kita sebagai masyarakat harus hati-hati menyaring informasi yang beredar di masyarakat menjelang 2 (dua) hari pencoblosan Pemilu 2024, hoaks sangat kencang akbibat menghangatnya Pikpres ini," kata Razak dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).

Razak mengetahuu soal video yang menarasikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut memerintahkan Dirbinmas di seluruh Indonesia untuk memenangkan pasangan calon di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Menurutnya, sudah berulang kali Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri netrsl. 

"Yang saya ketahui bahwa Polri sangat sibuk dan fokus mengurusi kemanan dan ketertiban menjelang Pikpres ini," kata di

Dia meminta tak perlu ada fitnah-fitnah dan upaya-upaya yang tidak baik yang menjelekkan Kapolri Jenderal Sigit yang sudah teruji kinerjanya.

"Dan kami optimistis pemilu dapat berjalan lancar, aman dan damai," pungkas Razak

Sebelumnya Sebuah video beredar di media sosial yang menarasikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut dibacakan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat yang meminta klarifikasi dari Korps Bhayangkara.

"Kalau berita ini tidak benar bisa di-counter bisa diluruskan, tapi kalau berita ini benar mbok ya malu gitu lho, dan ditarik perintah ini," kata Henry dalam video yang beredar.

Henry pun mengaku siap dipanggil untuk mengklarifikasi informasi yang didapatnya itu. Di mana, ia menyebut, perintah Kapolri itu sudah beredar di sosial media WhatsApp.

"Ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di grup-grup WhatsApp sudah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok ke Bareskrim saya siap, jam berapa di mana saya siap ya," ucap Henry.

Berikut perintah Kapolri ke Dirbinmas yang diungkapkan Henry:

1. Kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu.

2. Door to door sistem oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat.

3. Kerahkan para da'i kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 02 dalam tempo 2 minggu ke depan.

4. Mengontrol para dai kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat hp baru dengan nomor sim card luar negeri dan modem mobile internet.

5. Meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas masing-masing wilayah. 

Polri Pastikan Hoaks

Terkait itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menegaskan, informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi bohong alias hoaks.

"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoax dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoax," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/2/2024).

Masyarakat, diminta Sandi untuk tidak musah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi dan beredar di media sosial.

"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax," jelasnya.

Dalam hal ini, Sandi menegaskan Pokri akan tetap netral dan hanya akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya yakni melakukan pengamanan dalam Pemilu 2024.

Sandi juga menegaskan Polri akan tetap netral dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," tegasnya.