Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pihaknya akan menginvestigasi sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilpres 2024.

Todung mengatakan pihaknya telah menerima laporan baik dari Indonesia maupun luar negeri terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut.

Hal itu disampaikannya di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (14/2/2024).

"Kalau anda lihat di Madura ada laporan bahwa satu desa itu penduduknya tidak mendapat panggilan untuk mencoblos. Dan kertas suara sudah dicoblos 02. Kita akan investigasi hal semacam ini. Dari London, Hong Kong, kita mendapat laporan bahwa banyak warga negara Indonesia tidak bisa menggunakan hak pilihnya," kata dia.

"Banyak sekali hal-hal semacam ini. Jadi saya tidak mau ungkapkan semuanya. Tapi pada waktunya akan kita ungkapkan," sambung dia.

Baca juga: Quick Count Pilpres 2024, Data 5 Lembaga di Atas 80 Persen: Prabowo Unggul, Disusul Anies, Ganjar

Todung mengatakan sejauh ini ia memperkirakan cukup banyak laporan terkait temuan dugaan pelanggaran pemilu. 

Akan tetapi, kata dia, menurutnya yang terpenting dugaan pelanggaran tersebut signifikan atau tidak.

"Cukup banyak. Saya nggak bisa menghitung tapi cukup banyak. Dan kalau melihat temuan itu bukan soal jumlahnya tapi apakah temuan itu sginifikan atau tidak. Dan menurut saya banyak sekali pelanggaran yang sangat signifikan yang menggerus integritas pemilu itu," kata dia.

Todung mengatakan pihaknya hanya berpegang pada hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 yang dilakukan KPU.

Ia menegaskan pihaknya tidak percaya pada hasil exit poll.

"Kita tidak percaya pada exit poll. Kita percaya pada hasil penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU real count. Itu butuh waktu sampai satu bulan," kata dia.