News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

PDIP ke Bawaslu dan KPU: Main-main Suara Rakyat Bisa Kena Azab

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Politikus PDIP sekaligus Ketua Tim Penjadwalan TPN  Aria Bima (pegang mic) di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kena azab bila main-main dengan suara rakyat.

Hal ini terkait munculnya kejanggalan hasil penghitungan suara di TPS melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Baca juga: Pemilu 2024 Dinilai Berjalan dengan Baik, PBNU: Selamat, ini Kemenangan Bangsa Indonesia 

"Yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab," kata Aria dalam jumpa pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Aria menegaskan, rakyat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana suaranya terhitung dalam Sirekap.

"Yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox populi vox dei," ujarnya.

Karenanya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini meminta KPU dan Bawaslu tak melakukan manipulasi suara rakyat.

Baca juga: Pemilu Telah Selesai, Mahfud MD: Memperjuangkan Demokrasi dan Keadilan Tanpa Kenal Lelah

"Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU, buka sekarang, yang main-main, nasib karirnya habis. Secara fisik ada yang mati, karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan tuhan. Jangan dimain-mainkan," ucap Aria.

Aria menuturkan, TPN Ganjar-Mahfud terus mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan secara jujur dan adil.

"Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangni, banyak usulan-usulan untuk tidak ada tanda tangan di PPS, di KPPS, rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses jalannya Pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini