Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perlawanan terhadap partai politik (parpol) pendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dedi mengatakan partai politik (parpol) tidak memiliki keberanian untuk mengajukan hak angket, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurutnya, PPP tidak memiliki keberanian untuk mengajukan hak angket, terlebih karena perolehan suaranya di Pemilu 2024 terancam tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

"Bahkan bisa saja perolehan suara di Pemilu 2024 menjadi sandera agar PPP tidak ikut campur dalam hal hak angket," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Fraksi PPP DPR Belum Tentu Ikut Sikap PDIP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Dedi menegaskan Jokowi bisa saja terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran di masa Pemilu 2024 bila hak angket digulirkan secara serius.

Dia berpendapat kekhawatiran tersebut yang membuat Jokowi melakukan perlawanan terhadap partai pendukung hak angket.

"Kekhawatiran itu membuat presiden akan lakukan banyak hal untuk menghalau hak angket, termasuk menggunakan instrumen hukum untuk memberikan perlawanan pada parpol," ujar Dedi.

Terkhusus untuk PPP, kata dia, sangat mungkin akan bertentangan langsung dengan Jokowi jika mengajukan hak angket.

Sebab Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno adalah loyalis Jokowi.

"Secara khusus pada PPP, sangat mungkin mereka hadapi pertentangan dengan presiden langsung," ungkap Dedi.

"Terlebih Mardiono dan Sandiaga Uno adalah loyalis presiden, ini sudah cukup kuat dugaan bahwa PPP tidak akan berani menolak permintaan Jokowi," tuturnya menambahkan.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan kader PPP diminta tak berkomentar soal wacana hak angket.

Menurut Sandiaga keputusan itu berdasarkan hasil rapat PPP yang dipimpin Mardiono.