TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menduga bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang terang-terang terjadi pada Pemilu 2024.

Bahkan dia menemukan langsung praktik politik uang yang dilakukan salah satu
partai politik di kampungnya, di Sulawesi Tengah.

Sehingga, dia pun menilai bahwa praktik politik uang berlangsung secara gila-gilaan
pada pemilu kali ini.

Hal itu disampaikan Yusuf Lakaseng saat diskusi bertajuk ‘Utak-Atik Perolehan
Suara Parpol dan Caleg Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2024, Benarkah?’ yang
dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio
Tribunnews.com di kawasan Palmerah, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

“Memang kita temukan di lapangan itu yang paling kalau urusan pileg ya, yang
paling mendominasi pelanggaran pemilu adalah politik uang ya gila-gilaan,” kata
Yusuf Lakaseng.

“Ada satu partai yang bahkan dia paket, coblos suara DPR RI, DPRD provinsi,
DPRD kabupaten, Rp 300-500 ribu itu di satu paket, itu di kampung saya di Sulawesi
Tengah,” sambung dia.

Baca juga: Didominasi Politikus PDIP, Ini Daftar 10 Caleg DPR RI dengan Perolehan Suara Terbanyak Nasional

Tak hanya itu, dia juga menemukan bahwa justru konsituen atau pemilih yang
meminta langsung kepada Caleg. Sehingga, dia sangat menyayangkan praktik
semacam ini dianggap suatu hal yang normal.

“Jadi memang politik uangnya itu ternormalisasi ya, jadi menjadi sesuatu yang
normal bahkan komsituennya meminta ke caleg ‘Eh ini kita sekian orang ini, butuh
disiram sekian angka tertentu’. Jadi memang kerusakannya di situ Pemilu itu,”
tegasnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga menikai,
bahwa praktik politik uang sangat berpengaruh dengan hasil pemilu dan keadaban
demokrasi.

Padahal, kata dia, Pemilu adalah kontestasi ide dan program.

“Tidak boleh ada yang lain-lain karena ketika kekuasaan berjalan pasca pemilu
maka anggaran dipakai itu adalah anggaran pajak rakyat, anggaran negara bukan
anggaran orang perorang yang akan dibelanjakan,” ungkap Yusuf.

“Maka ide yang harus disampaikan adalah apa pikiran, dia program dia untuk
memakai anggaran itu untuk kepentingan memajukan kesejahteraan publik, itu
mestinya esensi pemilu itu. Nah itu kita tidak dapatkan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Yusuf Lakaseng juga bicara soal dugaan praktik utak-atik suara partai
yang terjadi pada rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Dia menilai dugaan itu semakin kuat muncul lantaran partai dari anak bungsu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum memenuhi parliamentary threshold
atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada tahap rekapitulasi suara oleh
KPU RI.