Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespons soal anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) CCPR Bacre Waly Ndiaye yang mengkritisi netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Inodnesia.

Hasto mengingatkan apa yang terjadi dalam Pilpres 2024 di Indonesia saat ini menjadi sorotan dunia. 

Ia menegaskan pentingnya penghormatan kedaulatan rakyat dalam memilih.

"Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia. Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam memilih," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Hasto melanjutkan, maka muncul pendapat para pakar, termasuk profesor Ikrar Nusa Bhakti.

"Yang menyerukan seruan moral, bahwa kita ini adalah suatu negara, dan kita adalah pemilik-pemilik dari negara ini. Jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga," jelasnya.

Dikatakan Hasto hal itu menjadi satu obor yang sangat baik untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu.

"Karena Pemilu siapapun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita," tegasnya.

Sebagai informasi, anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan capres-cawapres, sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan adalah bentuk ketidaknetralan Jokowi.

"Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?" lanjut Ndiaye mempertanyakan.

Baca juga: Tolak Kecurangan Pemilu 2024, Massa Aksi Minta KPU Hentikan Penghitungan Suara

Anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki berbagai dugaan intervensi pemilu tersebut.

Pertanyaan lain pun dilontarkan Ndiaye terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu itu.

Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tak dijawab oleh Perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat.