Baca tanpa iklan
Momen tersebut terjadi pada sidang pendahuluan untuk perkara 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang menyidangkan perkara 04 yang diajukan gugatannya oleh PDI Perjuangan untuk Provinsi Papua Tengah, Senin (29/4/2024).
Majelis hakim panel III PHPU Pileg 2024 terdiri atas Arief Hidayat selaku Ketua Panel, Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih.
Ketua majelis hakim panel III Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, untuk perkara nomor 04 tersebut, Anwar Usman harus digantikan sementara posisinya oleh Guntur Hamzah.
Alasannya karena terdapat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Pihak Terkait dalam perkara 04 tersebut.
Hal tersebut dilakukan guna menjalankan amanat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) 2/MKMK/L/11/2023, yang melarang Anwar Usman ikut menangani perkara sengketa pileg yang mengandung konflik kepentingan dengannya.
Dalam hal PSI, Anwar Usman dinilai memiliki konflik kepentingan karena partai tersebut diketuai oleh Kaesang Pangarep, yang merupakan keponakannya.
"Begini, kenapa ini didahulukan (perkara 04) karena menyangkut pihak terkait PSI. Maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel III untuk perkara ini tidak bisa menghadiri. Oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah," ucap Arief Hidayat, dalam persidangan di gedung MK, Senin pagi ini.
Usai persidangan tersebut berakhir, Anwar Usman tampak mulai bergabung dengan majelis hakim panel III lainnya untuk menyidangkan perkara PHPU pileg selanjutnya, yang tidak berkaitan dengan PSI.
Adapun sejatinya, Hakim M Guntur Hamzah bertugas untuk panel I bersama Ketua MK Suhartoyo selaku ketua majelis hakim dan Daniel Yusmic P Foekh.
Baca juga: Ada PSI di Perkara 04 Sidang PHPU, Posisi Anwar Usman di Panel III Digantikan M Guntur Hamzah
Pemohon Tak Hadiri Sidang Perdana Dianggap Tak Serius
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyebut para pemohon yang tidak hadir di sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil pemilihan legislatif 2024, tidak serius untuk beperkara.
Pernyataan ini disampaikan Saldi Isra saat memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan di daerah pemilihan Jawa Timur, yang digelar di panel II Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024).
Kata Saldi, pemohon yang tidak hadir justru membuat termohon yakni KPU senang karena tak harus merespons.
"Masih ada dua permohonan yang tadi kita panggil belum datang. Yang kuasa atau prinsipal permohonan nomor 245, tidak ada ya? Ini kalau tidak ada senang termohon tidak perlu merespons. Ini berarti tidak serius, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Permohonan nomor 235, tidak ada juga ya? Sudah dua ini. Jadi 235 juga tidak hadir, dianggap tidak serius, nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah," ungkap Saldi.
Adapun pemohon nomor 235 diajukan oleh Sigismond B Notodipuro yang merupakan caleg DPR RI Jawa Timur VIII.