Baca tanpa iklan
"Kalau mau bertemu dan berdiskusi dengan presiden terdahulu bisa setiap saat," ujarnya.
Apalagi, dalam susunan kenegaraan, terdapat wadah yang bernama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk forum dialog.
"Iyalah, secara kelembagaan kan sudah ada Wantimpres," sambungnya.
Djarot meliha ada dua kemungkinan terkait wacana pembentukan presidential club atau klub presiden itu.
Pertama, ia menduga Prabowo Subianto tidak percaya diri dalam mengemban tanggung jawab sebagai presiden.
"Ada dua kemungkinan atas usulan tersebut. Pertama, usulan ini menunjukkan indikasi bahwa Pak Prabowo kurang PD (percaya diri) dalam mengemban tanggung jawab," tuturnya.
Beberapa tanggung jawab itu, ujar Djarot, berada dalam misi Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.
"Untuk mewujudkan empat misi Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia," paparnya.
Menurutnya, seorang presiden mempunyai tanggung jawab dan hak penuh dalam memproses dan menjalankan pemerintahan.
Bukan hanya itu, maju atau mundurnya pembangunan bangsa juga berada pada hak dan tanggung jawab seorang presiden.
"Bukan kah presiden mempunyai hak prerogratif dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dan kemajuan pembangunan bangsanya?" ucapnya.
Kemudian, kemungkinan kedua ialah usulan tersebut, tutur Djarot, hanya sebagai gimik politik dari Prabowo.
Wacana ini diduga hanya semata untuk mewujudkan penilaian kalau Prabowo merupakan seorang negarawan sejati.
"Kedua, usulan tersebut bisa jadi cuma basa-basi atau gimik politik agar terlihat Pak Prabowo seorang negawaran sejati," terangnya.