Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat yang menuding Presiden Jokowi ikut campur atau cawe-cawe dalam Pilkada 2024 mendapatkan pertentangan.
Satu di antaranya dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.
Ia mengingatkan Indonesia baru saja melewati masa Pemilu dengan berbagai fitnah dan tuduhan ke arah pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat tidak menerima narasi cawe-cawe kepada Jokowi.
"Rakyat sudah menentukan pilihan bahwa tidak diterima rakyat segala bentuk narasi seperti itu cawe-cawe oleh rakyat memutuskan bahwa yang disebut cawe-cawe ternyata mendapat dukungan terbesar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menyatakan pihak yang menuding adanya cawe-cawe sudah mendapatkan hukuman dari rakyat.
Baca juga: Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta Pendamping Anies Baswedan, Ahok atau Putra Bungsu Jokowi?
Sebab, mereka kalah dalam pemilu kali ini.
"Yang nuding-nuding cawe-cawe kaya batrai handphone itu kan bentuk hukuman rakyat kepada yang menuding cawe-cawe bukan institusinya ya pada orang yang nuding cawe-cawe, rakyat sudah menghukum mereka," ungkapnya.
"Apakah, sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? ya silahkan, monggo. Dan secara hukum, berbagai putusan MK termasuk putusan MK sengketa Pilpres nomor 1 dan 2 jelas menyebutkan tidak ada cawe-cawe," sambungnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman mengingatkan Djarot yang kini mengulangi kesalahan yang sama dengan menuduh Jokowi cawe-cawe di Pilkada.
"Kalau masih ada orang yang ingin mengulangi perilaku yang sama memfitnah Pak Jokowi dan sebagainya kita tunggu saja hukuman rakyat berikutnya," katanya.
Djarot Saiful Hidayat sebelumnya menagatakan dirinya melihat ada indikasi Presiden Jokowi akan cawe-cawe pada kontestasi Pilkada 2024.
Baca juga: Kaesang Dinilai Bukan Tandingan Anies di Pilgub Jakarta, Hasilnya akan Beda Jika Jokowi Cawe-cawe?
Hal ini terlihat dari niat Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi Bansos beras hingga Desember 2024.
"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Djarot menilai potensi cawe-cawe Jokowi sangat besar mengingat sejumlah orang dekatnya akan maju di Pilkada, mulai dari putra bungsunya Kaesang Pangarep, menantunya Bobby Nasution, dan sekretaris pribadi Iriana Jokowi.
"Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali gitu lho ya," lanjutnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, distribusi beras yang dimungkinkan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, PDIP meminta agar indikasi tersebut disorot penyelenggara Pemilu.
Dia berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di mana terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi, tidak terulang kembali pada Pilkada.