"Arahan dari DPP, tidak mewajibkan PKS berkoalisi dengan rekan-rekan di Koalisi Perubahan. Koalisi pilkada di daerah lebih cair," kata dia.

Untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta, butuh sedikitnya 22 kursi DPRD.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

KIM Plus untuk jegal Anies?

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan bahwa pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta baru sebatas wacana.

Sehingga menurutnya anggapan rencana pembentukan KIM Plus untuk menjegal Anies Baswedan tidak bisa dibenarkan.

"KIM Plus juga belum ada kan, baru wacana, apalagi menjegal," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Untuk diketahui, DPW PKB Jakarta mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai bakal cagub Jakarta.
Namun, DPP PKB hingga saat ini belum memutuskan sosok yang akan diusung pada Pilgub Jakarta.

"KIM Plus aja belum ada dan belum duduk bersama, apalagi tuduhan menjegal atau apa. Jadi, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Adapun wacana pembentukan KIM Plus sebelumnya diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mengatakan bahwa pihaknya segera mengumumkan partai yang tergabung di KIM Plus.

"Nanti sehari dua hari baru kita sampaikan plusnya siapa saja," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Namun, Dasco tak mengungkapkan partai mana yang dimaksud untuk bekerja sama dengan KIM.

Wakil Ketua DPR RI ini memastikan partai di luar KIM yang akan mengusung Ridwan Kamil lebih dari satu.

"Plusnya lebih dari satu," ujar Dasco.