Eks Pegawai PT Timah Ungkap Tambang Ilegal Kian Masif Setelah Ada Kerja Sama dengan 5 Smelter Swasta

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Pengawasan Tambang dan Pengangkutan PT Timah Tbk, Musda Anshory mengungkap ada peningkatan penambangan ilegal setelah ada kerja sama dengan lima perusahaan smelter swasta.

Hal itu diungkapkan Musda ketika dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan korupsi timah dengan terdakwa suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2023).

Masifnya penambangan ilegal tersebut kata Musda ditandai dengan melimpahnya produksi bijih timah pada 2019 lalu.

Melimpahnya produksi bijih timah itu tak terlepas dari kerja sama antara PT Timah dengan lima smelter swasta yang sebelumnya disepakati terdakwa Harvey Moeis.

Jaksa lantas mengulik pengetahuan Musda mengenai penambangan ilegal bijih timah tersebut.

"Ada pasokan bijih yang melimpah di 2019, apakah saudara tahu apakah ini terkait dengan perjanjian dengan 5 smelter swasta?" tanya Jaksa.

Baca juga: Hakim Minta Eks GM Produksi PT Timah Tak Putar Balikan Fakta Saat Beri Kesaksian

"Itu ada efek besarnya pak. Jadi dari situ ada penambahan signifikan dari segi produksinya daripada sebelumnya," kata Musda.

Kemudian, Musda pun tak menampik penambangan ilegal di kawasan IUP PT Timah juga semakin masif baik dilakukan masyarakat maupun perusahaan yang tak memiliki badan hukum.

Padahal kata dia, wilayah IUP PT Timah tak seluruhnya diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan penambangan.

Namun, pelaksanaan tambang ilegal itu tetap berlangsung baik dilakukan secara tradisional maupun menggunakan alat-alat berat.

Baca juga: Apa Itu Metode Kaleng Susu, Jemput Bola hingga Modus Perusahaan Cangkang di Kasus Korupsi PT Timah?

"(Penambangan ilegal) semakin masif," jawab Musda.

"Seperti apa?," tanya Jaksa.

"Artinya kegiatan-kegiatan penambangan ini kan PT Timah punya batasan pak. Di dalamnya tidak bisa semua kita terbitkan surat, jadi ada yang abu-abu lah. Jadi ada kawasan hutan dan sebagainya tidak bisa kita terbitkan surat," jelas Musda.