News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabinet Prabowo Gibran

Surya Paloh Tak Ingin Diprioritaskan Isi Kursi Menteri di Kabinet Prabowo: Ini Etika Politik

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden terpilih RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024) - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar partainya tidak diprioritaskan dalam penunjukan menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Hal yang pasti, Willy menuturkan bahwa NasDem sudah berkomitmen mendukung pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo.

"Kita samina wa athona (mendengar dan patuh--red) sama presiden terpilih," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Willy menjelaskan NasDem juga telah membuktikan hal tersebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, NasDem tidak pernah memberikan kriteria mengenai kandidat menteri. 

"Kita nggak punya preferensi teman-teman bisa lihat bagaimana Nasdem terhadap pak Jokowi itu hak prerogatif presiden."

"Beliau yang putuskan jadi Nasdem tidak punya kriteria dan preferensi," jelasnya.

Ia menuturkan jika nantinya Prabowo minta kader NasDem mendapat jatah menteri, maka nantinya penentuan namanya akan ditentukan oleh Surya Paloh.

"Itu Pak Surya aja," pungkasnya.

Prabowo Bentuk Zaken Kabinet 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mengatakan bahwa Prabowo akan membentuk zaken kabinet. 

Zaken kabinet merupakan kabinet yang terdiri dari para pakar di bidangnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). 

Dengan begitu, kata dia, nantinya jabatan menteri diisi dari orang yang memiliki keahlian. 

Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang."

"Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.

(Tribunnews.com/Milani Resti/ Igman Ibrahim) 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini