Pertama, perbandingan jumlah ASN dan DPT di provinsi yang dipilih sebagai sampel. 

Kedua, tingkat kerawanan berdasarkan potensi pengerahan ASN pada Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Demi Netralitas, Kadin Daerah dan ALB Desak Munaslub Segera Digelar

Analisis data dilakukan melalui lima tahapan, yaitu mengidentifikasi fakta hukum yang terkait dengan potensi kecurangan Pilkada Serentak 2024 terkait netralitas ASN dan mengelompokkan hal-hal yang relevan dengan permasalahan. 

Lalu mengumpulkan bahan hukum dan data yang relevan dengan objek penelitian. 

Ketiga, menganalisis data dan objek penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. 

Keempat, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan kelima mengajukan hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten pada bagian penutup.

Dalam kajian tersebut, Themis Indonesia melihat bahwa ASN merupakan sebuah faktor kunci yang bisa membuat seseorang memenangkan pilkada. 

Soalnya, kata Hemi, ketika seseorang tidak memiliki akses kepada ASN, maka mereka akan sulit untuk bertarung dengan orang yang berstatus petahana maupun orang yang dulunya merupakan seorang birokrat untuk dapat berkompetisi secara adil dalam pilkada.

"Lalu kemudian juga merusak profesionalisme ASN karena ketika ASN dipergunakan untuk tujuan politik pada Pilkada 2024, maka ini adalah permasalahan jangka panjang karena mereka akan mendapatkan logika yang keliru terkait dengan bagaimana mereka terlibat di dalam politik," kata dia.

Ini daftar 10 provinsi yang rawan permasalahan netralitas ASN pada Pilkada 2024 menurut Themis Indonesia:

1. Jawa Barat
2. Jawa Timur
3. Jawa Tengah
4. Sumatra Utara
5. Banten
6. Jakarta
7. Sulawesi Selatan
8. Lampung
9. Sumatra Selatan
10. Riau