Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak 2024.
Pada 27 November mendatang, sebanyak 207 juta pemilih Indonesia akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024.
Nantinya, masyarakat akan memilih 37 gubernur dan 508 kepala daerah kabupaten/kota.
Pada momentum ini, gerakan “Green Democratic” diinisiasi untuk mengingatkan pentingnya masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab.
Hal itu, dilakukan demi mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak luas.
Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (ForMaPPI), Lingkar Madani (LiMa), Koalisi Pemilu Bersih (Kopi Bersih), dan Indonesia Budget Center (IBC) yang menginisiasi gerakan “Green Democratic” tersebut.
Peringatan Ancaman Bencana Ekologis
Direktur IWGFF, Willem Pattinasarany, mengingatkan “salah urus” sumber daya alam oleh kepala daerah dapat memicu bencana ekologis, sosial, dan ekonomi.
“Pemilih harus memilih pemimpin yang berani menolak proyek yang mengancam kelestarian lingkungan,” ucap Willem.
Lantas, ia juga mengingatkan sejumlah tragedi, seperti Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah yang memicu kebakaran hutan dahsyat pada 1997.
Kemudian, banjir besar di Bahorok (2003), NTT (2021), dan Kalimantan Selatan (2021), yang sebagian besar disebabkan oleh pengelolaan lahan yang buruk.
Baca juga: PDIP Jatim Ingatkan Pentingnya Pelaksanaan Pilkada Aman dan Demokratis
Masyarakat Harus Terlibat Aktif
Oleh sebab itu, Lucius Karus selaku Manager Riset ForMaPPI, menyerukan pentingnya tata kelola pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Ia mengingatkan masyarakat untuk ikut memantau penyelenggaraan pemilu agar bebas dari praktik kotor.