TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono terkait pembangunan lumbung pangan atau food estate di area Kabupaten Kepulauan Seribu pada 2025 mendatang menuai keritikan.

Ide itu diungkapkan Heru saat membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Seribu pada Selasa (19/3/2024) lalu.

Adapun kegiatan tersebut digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

“Kita melihat kebutuhan bahan pokok semakin berkurang di dunia. Maka, pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” ucapnya, Selasa (19/3/2024).

Satu hari setelahnya kepada wartawan, Heru menyebut, kawasan Kepulauan Seribu dipilih lantaran memiliki potensi hasil laut yang melimpah.

“Kepulauan Seribu sesuai dengan kajian BRIN dan Bappenas itu potensi untuk lumbung pangan, di sana kan ada ikan, ada rumput laut, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Dibandingkan dengan wilayah Jakarta Utara, Heru mengatakan potensi hasil laut di wilayah Kepulauan Seribu lebih melimpah lantaran sebagian besar wilayahnya merupakan perairan.

“Kalau di pesisir dekat Jakarta itu tidak memungkinkan karena ada pencemaran limbah dan sebagainya,” ujarnya.

Kepala Sekretariat Presiden ini menjelaskan, Pemprov DKI sampai saat ini masih melakukan kajian terkait potensi tersebut.

Kajian itu pun diharapkan rampung pada 2025 mendatang.

“Ini baru potensi, untuk potensi Jakarta itu di Kepulauan Seribu untuk lumbung pangan tadi,” tuturnya.

Komentar anggota DPRD DKI

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Heru melakukan kajian matang lebih dulu sebelum mulai membangun lumbung pangan pada 2025 mendatang.

“Yang pasti, apapun yang diinginkan di Kepulauan Seribu harus berbasis kajian yang matang. Tidak boleh hanya mengandalkan atau berdasarkan keinginan sesaat saja,” ucapnya, Kamis (21/3/2024).

Hal ini disampaikan Ismail lantaran proyek ini diperkirakan bakal menyerap banyak anggaran, khususnya dari APBD DKI.

Baca juga: Soroti Program Pangan Era Jokowi, Guru Besar IPB: Swasembada Padi Hingga Food Estate Gagal Semua