Baca tanpa iklan
Mengenai jebatan Batman, sebelumnya, justru Partai Demokrat yang menduga Jokowi menyiapkan jebakan buat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan meminta menaikkan harga BBM.
"Yang sekarang masalahnya bahwa meminta Pak SBY menaikkan BBM sama saja dengan 'jebakan Batman'," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8).
Pohan mengingatkan saat memimpin pemerintahan, SBY telah empat kali menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Saat memutuskan kebijakan tersebut, kata Pohan, SBY tidak pernah dipengaruhi kekuatan apapun termasuk internal partai.
"Nah jadi, yang ketiga Pak SBY, orang yang terencana tidak bisa bekerja sembarangan atau acak-acakan. Dia orang yang kebijakan dengan pernecanaan yang matang," ujar Pohan.
Ia mengatakan dengan efektifitas kepemimpinan SBY yang tinggal kurang lebih 25 hari lagi. tidak mungkin SBY mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. "Ini kan memberatkan rakyat," imbuhnya.
***
Perppu Negarawan
Rizal Ramli juga mengatakan sebaiknya Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Perppu terkait APBNP 2014. Hal tersebut sebagai saran agar ada penambahan kuota atau jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar mencukupi sampai bulan Desember akan datang.
"Kalau SBY mau berbaik hati sama pemerintah Jokowi, dia mau jadi negarawan, ya bikin perpu biar koutanya BBM bersubsidi sampai Desember 2014 masih bisa," ujar Rizal.
Dalam APBN Perubahan 2014, anggaran subsidi BBM dipatok sebesar Rp 246,49 triliun, naik dari alokasi sebelumnya dalam APBN 2014 sebesar Rp 210,6 triliun. Namun hingga bulan Juni 2014, realisasi subsidi BBM sudah mencapai Rp 120,70 triliun atau 49 persen.
Artinya dana terpakai untuk semester pertama, hampir dari separoh, padahal pemakaian semester kedua pasti lebih besar karena volume penjualan kenderaan bermotor terus meningkat. Apalagi arus mudik dan balik lebaran Juli lalu, masuk pada semester kedua.
Rizal khawatir kalau jatah atau kuota minyak tidak ditambah akan menghebohkan pemerintahna Jokowi. "Akan menimbulkan sesuatu kehebohan besar bila BBM tidak mencukupi. Saya khawatir akan menjadi sesuatu, orang-orang bisa marah itu," katanya.
Menurutnya Rizal berdasarkan pengalaman di Indonesia bahkan seluruh dunia, pembatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) itu tidak pernah ada, dan tidak bisa menimbulkan banyak masalah.
"Memang ada uu nya bahwa total bbm bersubsidi itu. Memang bisa habis, tetapi itu bukan masalah yang begitu sulit," katanya.
Andai SBY ngotot tak mau mengeluarkan Perppu, dikhawatirkan setelah bulan Oktober pasokan BBM semakin menipis. Sehingga jatah kuota 46 juta kiloliter BBM tidak akan cukup sampai dengan akhir tahun 2014.
Dengan demikian Rizal memaparkan Jokowi lah yang berinisiatif mengeluarkan perppu untuk memungkinkan mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. Tujuannya supaya ada penambahan kuota BBM sampai dengan bulan Desember.
"Seharusnya begitu dilantik dia (Jokowi) keluarkan Perppu untuk mengubah APBNP untuk 2014 agar ada penambahan kuota. Jadi itu bisa dilewati dengan perpu," katanya.
Dia lalu meminta Joko Widodo mengambil jalan tengah dengan memberantas hal-hal yang dianggap justru menyebabkan harga BBM menjadi tinggi. Dibandingkan memilih membuat keputusan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Menurut saya masih ada jalan tengah, adalah beresin dulu dong hal-hal yang menyebabkan mengapa harga itu tinggi," ujar Rizal.
Menurut Rizal masih banyak solusi yang dapat dilakukan pemerintah Jokowi setelah resmi dilantilk pada bulan Oktober mendatang. Jalan tengah tersebut menurutnya, tak lain adalan memberantas mafia migas, Kemudian segera membangun kilang minyak.
Dengan begitu, kata dia bangsa ini bisa memproduksi BBM sendiri sehingga harga BBM dianggap bisa menjadi lebih murah, terlebih lagi dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Selain itu, mempercepat pembangunan tenaga listrik, memakai batubara atau gas. Tak hanya itu yang tak kalah penting lainnya adalah memotong biaya perjalanan para pejabat saat melakukan kunjungan ke luar negeri. Hal itu dianggap sebuah keborosan uang negara yang sangat besar.
"Saran saya Jokowi cari jalan lama, soal BBM itu masalah hilir, jadi selesaikan di hulunya," katanya. (*)