Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memberi klarifikasi mengenai pemberitaan pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua KWI sekaligus Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo pada Jumat (25/8/2017) lalu yang dimuat Tribunnews.com dalam berita ''Ketua KWI: Kenapa Sekolah Lima Hari Harus Dipermasalahkan?''.
Berita tersebut menyebut Mgr Ign Suharyo memberi pernyataan "mempertanyakan kenapa banyak kritik tajam yang diarahkan kepada kebijakan Kemendikbud" berkaitan dengan kebijakan sekolah lima hari.
Melalui sebuah siaran pers pihak KWI memberi klarifikasi dalam beberapa poin.
Yang pertama memang benar terjadi petermuan antara KWI dengan Mendikbud pada tanggal 25 Agustus 2017 di Kantor KWI, Gondangdia, Jakarta Pusat dan mengapresiasi inisiatif Mendikbud untuk menginisasi pertemuan tersebut.
Kedua KWI menyatakan bahwa pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu membahas mengenai penguatan pendidikan karakter.
Menteri Muhadjir Effendy mengapresiasi sekolah-sekolah Katolik yang mempunyai budaya pendidikan karakter yang kuat.
Ia juga menyatakan ingin menimba inspirasi dari pola pendidikan yang diterapkan sekolah-sekolah Katolik.
"Mendikbud juga menyebut umat Katolik telah memberi kontribusi penting dalam pendidikan nasional melalui berbagai lembaga pendidikan yang berpengalaman dan memiliki reputasi dalam pendidikan karakter," kata KWI.
Ketiga, KWI menegaskan bahwa sekolah-sekolah Katolik memberi prioritas kepada pendidikan karakter dengan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila.
KWI juga menegaskan tradisi yang teeus dipertahankan adalah tradisi 'live in' untuk membentuk kepekaan sosial dan moral peserta didik.
"Oleh karena itu KWI mengapresiasi visi dan misi Kemendikbud untuk penguatan pendidikan karakter yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan Katolik. KWI juga merasa bersyukur karena melalui pertemuan itu bisa mencerahkan visi dan misi penguatan pendidikan karakter oleh Kemendikbud dengan lima nilai utama yakni religius, nasionalis, kemandirian, integritas, dan gotong-royong," ujar KWI.
Dalam poin keempat, KWI menegaskan bahwa Uskup Agung Jakarta Mgr Ign Suharyo tidak menyatakan mendukung kebijakan sekolah lima hari tersebut.
"Memang Mendikbud menyatakan ada kesalahpahaman dalam menilai kebijakan sekolah lima hari. Tapi Uskup Agung Jakarta tidak menanggapinya dengan memberi dukungan sekolah lima hari seperti yang diberitakan Tribunnews.com," ungkap KWI.
Menurut KWI ada beberapa hal yang disampaikan Uskup Agung Jakarta menanggapi kebijakan itu, yang pertama adalah Kemendikbud tidak diwajibkan bagi semua sekolah di Indonesia.