Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PEMATANGSIANTAR - Penentuan Calon Gubernur Sumut tinggal menghitung hari, ada empat nama yang mendominasi, di antaranya Tengku Erry Nuradi, Letjen Edy Rahmayadi, JR Saragih dan Djarot Saiful Hidayat.
Kecuali Djarot, wajah ketiga Bakal Calon Gubernur Sumut sudah terpampang di berbagai daerah.
Termasuk Letjen Edy Rahmayadi merupakan perwira tinggi TNI aktif. Saat ini Edy memang sudah mengajukan pengunduran diri dari TNI.
Baca: Manajemen Risol Spesial Gogo Akan Segera Perpanjangan Sertifikasi Halal
Di berbagai baliho, Edy memakai pakaian dinas lapangan (PDL) TNI.
Belum lama ini, puluhan personel TNI terlihat menurunkan baliho yang bergambar Letjen Edy Rahmayadi.
Video penurunan pun tersebar luas di media sosial.
Dikutip dari LasserNewsToday, puluhan personel TNI yang menurunkan baliho tersebut bertugas di Rindam I/BB Pematangsiantar.
Pembongkaran baliho ini dipimpin langsung oleh Danrindam I/BB Kolonel Inf Zainuddin usai membuka acara Pendidikan Pembentukan Pendidikan Bintara (Diktukba) di Lapangan Rindam I/BB Pematangsiantar TA 2018, Kamis (4/1/2018).
Ia menyebut penurunan ini berkaitan dengan netralitas TNI dalam setiap pemilihan umum.
Baca: Beredar Video Sedang Bagikan Uang, Ini Jawaban Letjen TNI Edy Rahmayadi
"Ini merupakan amanat dari Undang-undang dan kami khususnya Rindam I/BB taat akan aturan tersebut," ucap Kolonel Inf Zainuddin.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menegaskan bahwa TNI akan bersikap netral menjelang penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Hal itu dia ungkapkan saat memberikan amanat dalam upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017.
Selain itu, dia memastikan jajarannya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok TNI.
"TNI berkomitmen memberikan perbantuan kepada vendor (penyelenggara pemilu) dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak pada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019. TNI senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Hadi.(Hendrik Naipospos/ Tribun-medan.com)