Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - pemerintahan Jokowi-JK genap berusia empat tahun, senin (20/10/2018) kemarin.
Berbagai rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah telah tercapai seperti menurunkan angka kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk.
Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bansos yang meningkat sampai 87,6 persen dan diterima tepat waktu.
Baca: Persib Bandung Gagal Total Rebut Puncak Klasemen, PSM Makassar Makin Menjauh
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan tekad pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan ini telah disampaikan presiden dalam sidang tahunan DPR/MPR Agustus lalu.
“Pada saat pidato kenegaraan HUT ke-73 RI di hadapan DPR dan DPD, Presiden menyampaikan peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting). Kedua program ini menjadi salah satu dari lima poin utama pembangunan manusia pada tahun 2019,” jelas Mensos Agus Gumiwang dalam keterangan pers, Rabu (24/10/2018).
Baca: Terkuak Pelatih Timnas U-19 UEA Pernah Latih Kylan Mbappe, Begini Faktanya Jelang Bersua Indonesia
Keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, dikatakan Mensos tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan JKW-JK sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi telah meletakan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial dan pada tahun ke-4 pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019.
“Berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pahun 2018, misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa. Sedangkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta jiwa. Pada tahun 2019 nanti, angka penerima JKN bertambah menjadi 96,8 juta jiwa dan indeks bantuan sosial KPM PKH meningkat hingga 100 persen sesuai dengan kondisionalitas keluarga,” tambah Agus.
Baca: Kubu Prabowo Dukung Program Dana Kelurahan, Pengamat Politik Curiga dan Khawatirkan Hal Ini
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat menjelaskan ada lima tujuan PKH yaitu meningkatkan akses layanan sosial dasar, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM PKH.
Untuk mewujudkan tujuan PKH itu, Kemensos bersama Himbara berinovasi dalam Penyaluran PKH dari sistem tunai menjadi nontunai dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kartu tersebut merupakan media penyaluran Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah dengan menggunakan Kartu Debet yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Kartu ini dapat merekam data penerima, berfungsi tabungan dan memiliki dompet (e-wallet) untuk belanja dari alokasi kuota barang. Sistem kartu debet yang memadukan e-wallet dan tabungan, merupakan karya inovatif pertama kali digunakan di antara negara-negara yang melaksanakan Conditional Cash Transfer (CCT). KKS juga sudah mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” jelas Harry.
KKS dapat difungsikan untuk terbangunnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi yang dibutuhkan bagi keluarga miskin dan rentan.