News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pembantaian Pekerja di Papua

Wawancara Khusus dengan Irjen Pol Paulus Waterpauw: Tidak ada Lagi Kelompok Papua Merdeka

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Rachmat Hidayat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Irjen Pol Paulus Waterpauw (Kompas.com/Kristian Erdianto)

Sebenarnya apa latar belakang soal pembantaian di Nduga ini? Apa sempat ada masalah sebelumnya?

Dulu, kalau di Nduga ini memang ada 11 masalah yang harus diselesaikan. Terutama masalah HAM. Pak Luhut (Menkopolhukam dijabat Luhut Binsar Panjaitan, 12 Agustus 2015 s/d 27 Juli 2016, Red), dulu sempat minta saya, ketika menjadi Kapolda Papua dan pihak TNI untuk segera menyelesaikan masalah-masalah HAM ini, termasuk kasus Mapenduma 96.

Beberapa sudah selesai. Kalau untuk yang penembakan terakhir ini, saya tidak tahu persis apa latar belakangnya. Apa terkait atau tidak dengan sebelumnya? Saya tidak tahu. (Operasi militer untuk membebaskan peneliti dari Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka.

Operasi dimulai 8 Januari 1996 sejak dilaporkannya peristiwa penyanderaan tersebut dan berakhir 9 Mei 1996 setelah penyerbuan Kopassus ke markas OPM di Desa Geselama, Mimika. Peyerbuan itu belakangan dianggap melanggar hak asasi manusia, Red)

Sebagai orang asli kelahiran Papua dan jenderal polisi yang 14 tahun bertugas di Papua, kira-kira apa solusi terhadap kekerasan yang berulang kali terjadi di Papua?

Saya kurang melihat ada gerakan dari kepala daerah atau pemerintah daerah setempat untuk mengajak diskusi kelompok-kelompok ini.

Baca: Fakta Terkini Kasus KKB Papua, Wiranto Ungkap Alasan Tidak Ada Kompromi dan 3 Permintaan KKB

Seharusnya, pemerintah setempat mengajak kelompok ini untuk diskusi. Ajak bicara. Sekali pertemuan, masih ada pertanyaan, ajak lagi untuk kedua kalinya. Masih ada yang tidak paham, ajak lagi yang ketiga.

Begitu seterusnya, sampai mereka paham. Wajar, karena mereka orang tua banyak berpendidikan rendah. Atau anak muda, belum tentu punya wawasan yang cukup. Itu yang saya lakukan dulu sehingga bisa memberi solusi yang berempati. Ini yang saya tidak lihat dari pemerintah daerah atau DPRD atau  setempat saat ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini