News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Tiga Hal Perlu Anda Ketahui tentang Rencana Pemindahan Ibu Kota

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Lanskap Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2014).

Contoh lainnya yaitu aplikasi Drought and Flood Early Warning System, yang digunakan untuk mengukur potensi banjir rob, pengembangan wilayah, pengukuran land subsidence, dan kondisi muka air laut.

"Inovasi teknologi perlu dikembangkan, sebagai salah satu bagian dari kebijakan industri 4.0. Ini bukan soal yang besar dan keci, tapi soal cepat dan lambat. Karena ini berkatian dengan efisiensi," ujarnya.

Baca: Ibu Kota Indonesia Bakal Pindah ke Luar Jawa, 12 Negara Ini Sukses Pindahkan Ibu Kota Negaranya

Ia menambahkan, adanya pergeseran fokus pemerintah dalam pengembangan SDM diharapkan akan meningkatkan kualitas generasi penerus.

Hal ini dilakukan karena merekalah yang nantinya akan menerapkan penggunaan teknologi informasi di bidang infrastruktur dan bidang lainnya ke depan.

Butuh Biaya Besar

Pembangunan infrastruktur yang masif tentu membutuhkan biaya yang besar pula.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki solusinya.

Baca: LIPI Sepakat Ibu Kota Negara Dipindahkan ke Kalimantan

Genangan air terjadi di kawasan bundaran air mancur di samping Patung Arjuna Wiwaha atau yang terkenal dengan sebutan Patung Kuda, Jakarta, Senin (9/2/2015). Jalan di sekitarnya tersendat karena sejumlah kendaraan tampak berhenti untuk menghindari genangan air. KOMPAS/LASTI KURNIA (KOMPAS/LASTI KURNIA)

Sri Mulyani meyakini dari sisi anggaran pemindahan Ibu Kota masih dimungkinkan asalkan pemerintah bisa bekerjasama dengan BUMN dan swasta.

"Sudah dikonfirmasi oleh Bu Menkeu bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerjasama baik dengan BUMN swasta secara langsung, maupun kerjasama dalam bentuk kerjasama pemerintah badan usaha," kata Bambang.

Menurut dia, Presiden Jokowi memang menginginkan agar pemindahan Ibu Kota ini tak memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tapi melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi pihak ketiga.

"Tapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini," kata dia.

Selain di Ibu Kota Baru, kerjasama dengan BUMN dan swasta juga akan dilakukan di Jakarta.

Bambang menyebut, aset pemerintah yang ada di DKI Jakarta bisa saja disewakan ke swasta apabila pemindahan Ibu Kota sudah dilakukan.

 "Karena kan kalau kantornya pindah ke kota baru, kan kantor yang lama bisa digunakan untuk keperluan lain. Nanti bisa menghasilkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) juga," ujar Bambang.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini