Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana dan implementasi pemindahan ibu kota.
Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan berbagai perencanaan dan tahapan yang telah dilakukan pemerintah harus terus dikomunikasikan dengan DPR sebagai mitra kerjanya.
Hal itu dikatakannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Mengukur Kesiapan Pemindahan Ibu Kota RI," di Ruang Fraksi NasDem DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
"Fraksi Partai NasDem di DPR RI sebagai mitra pemerintah akan memberikan kritik ke dalam. Kritik kami bukan keluar menjadi wacana negatif. Kami tetap akan kritis untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol agar proses pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.
Baca: Respons Jokowi Sikapi Peristiwa Tewasnya Seorang Mahasiswa di Kendari Saat Berdemo
Johnny yang juga merupakan anggota Pansus Ibu Kota Baru mengungkapkan, NasDem pada periode 2019-2024 memiliki 59 anggota DPR RI memiliki kekuatan signifikan untuk menjalankan fungsi legislasi.
Ia menegaskan, proses pemenangan pemilu dengan sistem tanpa mahar, akan menunjukkan dedikasi yang terbaik bagi masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
"Pemindahan ibu kota ada yang gagal dan ada yang berhasil. Pemerintah harus melihat perencanaan dan praktik pemindahan ibu kota yang telah dilakukan di berbagai negara dunia secara komprehensif," kata Johnny.
Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai kajian dalam dua tahun terakhir ini.
Baca: Pentingnya Kedaulatan Data Dalam Menghadapi Era 4.0
Dari berbagai temuan, menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta sentris telah membuat tidak meratanya kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional.
"Ini terjadi karena sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, dan pembangunan sejak Indonesia terkonsentrasi di Jawa," kata Bambang.
Selain itu, Bambang menyatakan alasan teknis tata kota sudah ditemukan adanya penurunan daya dukung air dan lahan.
"Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain itu, konversi lahan di jawa terjadi secara besar-besaran. Pulau Jawa mengalami penurunan luasan lahan pertanian sebesar 0,93 persen selama 2013 hingga 2016," jelasnya.
Baca: Live Streaming TV Online Persipura vs PSM Liga 1 2019 di Vidio.com Akses di Sini
Bambang pun berharap, pemindahan ibu kota secara teknis ekonomi menjadi strategi pemerataan pembangunan, dengan pengembangan wilayah metropolitan, kota baru, kawasan industri dan ekonomi khusus, dan kawasan pariwisata.
"Berbagai isu yang berkembang selama ini di masyarakat adalah kekhawatiran, salahsatu yang menonjol adalah soal kenaikan harga tanah. Tapi kami berkomitmen pembangunan ibu kota akan dilakukan secara inklusif dengan pertumbuhan terkendali atau growth management," tuturnya.
Bambang juga berharap, fraksi Partai NasDem memberikan komitmen kontrol serta pengawasan karena, proses pelaksanaan pemindahan ibu kota merupakan hal yang kompleks.
"Daya dukung DPR akan sangat berarti bagi suksesnya pemindahan ibu kota," pungkasnya.