Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Jokowi menyebutkan sebagian besar APBN tahun 2020 akan digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Anggaran pendidikan di tahun 2020, Jokowi mengatakan, mencapai 508 triliun Rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengingatkan Menteri Pendidikan dan Budaya Nadiem Makarim bahwa pendidikan di Indonesia butuh konsep dan pemikiran yang matang, bukan eksperimen-eksperimen spekulatif.
Fadli Zon berharap penunjukan Nadiem sebagai Mendikbud bukanlah bagian dari prinsip coba-coba.
Pernyataan tersebut Fadli Zon sampaikan melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon, pada Kamis (7/11/2019)
Melalui akun Twitter pribadinya, Fadli Zon memberi pemaparan panjang soal pendidikan bertajuk 'Pendidikan Bukan Kelinci Percobaan dan Tempat Berspekulasi'.
Menurutnya, pendidikan adalah pilar kebangsaan.
"Salah satu cara menaklukkan sebuah bangsa adalah menguasai pendidikannya. Begitu juga pendidikan adalah sarana mencerahkan dan menyadarkan sebuah bangsa untuk bangkit dan merdeka," tulis Fadli Zon dalam cuitannya.
Selanjutnya, Fadli Zon mengajak pengikutnya di Twitter untuk mengingat kembali posisi pendidikan di Indonesia.
Fadli Zon menyebutkan sejak generasi Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara, hingga generasi Soekarno, Hatta, dan Sjahrir, lembaga pendidikan menjadi tempat bermulanya perjuangan.
Karena itu, menurutnya, pendidikan harus diposisikan sebagai sektor vital dan strategis.
"Apalagi jika pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mau diprioritaskan," lanjut Anggota DPR tersebut.
Masih dalam unggahan Twitternya, Fadli Zon menyebutkan hal tersebut dikarenakan pendidikan merupakan urusan vital.
"Sebagai urusan vital, sangat pantas jika publik berharap bidang ini (pendidikan, red) dipimpin oleh orang-orang tepat dan mumpuni," tulisnya.
Meskipun Nadiem memiliki kesuksesan di bidang lain namun profesi tersebut tidak berkaitan langsung dengan bidang pendidikan.
Fadli Zon pun mengaku dirinya bertanya-tanya soal penunjukan Nadiem sebagai Mendikbud.
Namun ia berharap Nadiem dapat segera memahami masalah yang dihadapi kementeriannya.
Jokowi Sebut Anggaran Pendidikan Dianggarkan Senilai 508 Triliun Rupiah
Jokowi menyebutkan sebagian besar APBN tahun 2020 akan digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut tayangan Kompas TV, Jokowi menegaskan, bidang pendidikan akan memperoleh anggaran senilai 508 triliun Rupiah, Rabu (6/11/2019).
Mengutip dari nasional.kontan.co.id, Jokowi berharap dengan meningkatnya anggaran pendidikan maka tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.
Jokowi menyebutkan, kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, pemerintah akan melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 54,6 juta siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada 2020 mendatang.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
Jokowi melanjutkan, pemerintah akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.
Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
Terakhir, Jokowi menegaskan, pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kontan.co.id/Grace Olivia)