Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan politikus PPP yang juga mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 Ahmad Yani mengatakan sistem perpolitikan di Indonesia adalah sistem yang berbayar.
Hal ini diungkapkannya dalam webinar Mahar Politik: Anakronisme Pemikiran Perilaku Koruptif, Jumat (18/9/2020).
"Menurut saya sistem politik kita adalah sistem politik yang berbayar luar biasa. Saya adalah aktivis parpol PPP pada waktu itu, saya kalah pada waktu mau kompetisi menjadi ketua umum dan itu tentu faktornya adalah money politic," ujar Ahmad Yani.
Baca: Anis dan Fahri Sebut Jokowi Tak Bangun Dinasti Politik di Pilkada 2020
Ahmad Yani menjelaskan bahwa akan ada jenjang-jenjang tersendiri untuk merebut kekuasaan di partai politik. Terutama dalam permainan uang, dimana partai yang tidak berasaskan ownership akan sangat terbuka permainan money politicnya.
"Kalau partainya semakin terbuka itu semakin pasar bebas dan semakin tinggi (kemungkinan money politic dilakukan). PPP ketika saya disana itu memang nggak ada ownershipnya, beda dengan partai lain yang ada ownershipnya. Maka pertarungan (uang) itu menjadi nyata," jelasnya.
Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut mengatakan money politic tak ubahnya menjadi persoalan dalam sistem kepartaian di Tanah Air. Sehingga bila money politic bisa dihilangkan, maka persoalan di partai pun akan sirna.
"Jadi sistem kepartaian kita (terkait money politic) menjadi persoalan sendiri. Ini menurut saya, jika 50 persen sistem kepartaian ini beres, paling tidak 50 persen kita telah menyelesaikan persoalan kita ini," tandasnya.