Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 silam.
Dalam satu tahun pemerintahan yang 'diserang' pandemi hingga disusul krisis ekonomi, Presiden Jokowi dinilai tepat mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibanding dengan lockdown.
"Melakukan PSBB diyakini bisa menekan resesi ekonomi agar berjalan lambat tidak jatuh terlalu dalam seperti negara-negara lain di dunia. Pada perkembangannya WHO juga kemudian mengakui bahwa lockdown bukan strategi yang tepat, nyatanya banyak negara yang menerapkan lockdown, ternyata tidak berhasil signifikan menghentikan pandemi Covid-19," ujar Wakil Ketua Seknas Dakwah Jokowi Jabodetabek Teddy Mulyadi, dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020).
Baca juga: Membandingkan Kasus Covid 10 Hari PSBB Transisi Vs PSBB Ketat di Jakarta: Mana yang Lebih Tinggi?
Baca juga: Satpol PP Amankan 16 Terapis Panti Pijat di Cileungsi Bogor yang Beroperasi Saat PSBB
Sementara itu, Ketua Seknas Dakwah Ustad Rizal Maulana mengatakan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi telah berhasil mencegah Indonesia terseret resesi ekonomi yang lebih dalam.
Hal itu dibuktikan, kata Rizal, dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Tanah Air pada Selasa (19/10) lalu.
"Kita melihat di bulan Oktober ini kinerja ekonomi Indonesia mulai menggeliat menuju tren pemulihan yang positif, dan kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia bisa dibaca sebagai apresiasi terhadap strategi penanggulangan Covid-19, dan berbuah peningkatan kerjasama di bidang investasi dan perdagangan bilateral," kata Rizal.
Baca juga: Komisi IX : PSBB Sudah Tak Efektif Cegah Penyebaran Covid-19
Baca juga: Survei Sebut 55 Persen Masyarakat Minta PSBB Dihentikan, PKS: PSBB Masih Perlu Diberlakukan
Tak hanya itu, Pembina Seknas Dakwah Monisyah menilai keberhasilan Presiden Jokowi tidak lepas dari kinerja para menterinya selama pandemi.
Beberapa di antaranya yang dianggap vital seperti Menteri BUMN, Menteri Keuangan, hingga Menteri Sosial.
"Ada sosok lain pembantu presiden yang berkinerja baik di antaranya Wakil Menteri BUMN yang juga Ketua Satgas Penanggulangan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Wakil Menteri Kemendes Budi Arie Setiadi yang berjibaku turun ke desa-desa untuk memperkuat program penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," kata Monisyah.
Namun terkait isu reshuffle yang kembali digaungkan, Wakil Ketua Seknas Dakwah Teddy Mulyadi mengatakan presiden tentu memiliki penilaian tersendiri siapa saja menteri-menteri yang kurang maksimal kinerjanya.
"Apapun kebijakan presiden Jokowi, kami mendukung penuh, karena kami percaya beliau memiliki kebijakan yang sangat baik," pungkas Teddy Mulyadi.