Pada tahun 1949, Soeharto berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda.
Soeharto juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman.
Selain itu, pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).
Hingga pada tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat saat meletusnya G-30-S/PKI.
Selain dikukuhkan sebagai Panglima Angkatan Darat(Pangad), Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno.
Kemudian, bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno.
Ia bertugas mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, maka pada saat Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden.
Ia dikukuhkan sebagai Presiden RI Kedua, Maret 1968.
Semasa kepemimpinannya, Soeharto dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional oleh MPR.
Penganugerahan Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional
Dikutip dari museumsoeharto.com, satu tahun setelah ditetapkan oleh MPRS sebagai Presiden Republik Indonesia, Soeharto mulai 1 April 1969 mencanangkan Progam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang disingkat dengan REPELITA.
Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan pembangunan Presiden Soeharto mengajukan konsep yang disebut TRILOGI Pembangunan yaitu, Stabilitas Nasional yang mantab, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, dan Pemerataan Pembangunan.
Dalam PELITA I, pembangunan pertanian mendapat prioritas.
Hasil pembangunan pertanian pun mulai dirasakan pada PELITA II dan mencapai puncaknya pada PELITA III.
Di mana pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada pangan.
Berkat keberhasilan pembanguan ini, maka pada tahun 1983 oleh Majelis Permusyawataran Rakyat (MPR) menetapkan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembanguan.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Rizki Sandi Saputra)
Simak berita lain terkait Presiden Kedua RI Soeharto