Baca tanpa iklan
Mengingat, hal ini sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.
"Aturan seperti misalnya perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh, nah itu menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya gimana. Agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," kata Sahroni.
Sejalan dengan Sahroni, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi juga menilai wacana perpanjangan PPKM Darurat harus benar-benar diperhitungkan secara matang.
Mengingat perpanjangan PPKM Darurat tersebut akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
"Jika PPKM Darurat diperpanjang maka kondisi rakyat di bawah akan semakin sulit. Tetapi saya memahami kepentingan PPKM ini diperpanjang. Karena itu pemerintah harus memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik," ujar Nurhadi kepada Wartawan, Rabu (14/7/2021).
Baca juga: Kinerja Beberapa Sektor Ekonomi Akan Terimbas PPKM Darurat, Ini Rinciannya Menurut Analisa BI
Nurhadi meminta pemerintah harus benar-benar tegas dan terukur dalam merancang skenario perlindungan bagi masyarakat.
Mengingat, selama ini masih saja ada celah-celah yang dilakukan masyarakat untuk tidak taat dalam pemberlakuan PPKM Darurat.
"Penurunan kasus harus ditarget dan pelayanan terhadap pasien harus memadai. Jika benar-benar harus diperpanjang, maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian," kata Nurhadi.
Nurhadi menekankan sebaiknya pemerintah mengevaluasi dulu PPKM Darurat saat ini, sebelum memperpanjangnya lagi.
"Sudah efektifkah menekan mobilitas masyarakat? Sudah bisakah mengurangi kasus positif Covid-19? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya PPKM khususnya di bidang ekonomi? Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak?" ungkap Nurhadi.
Baca juga: Pemerintah Larang Salat Idul Adha Berjemaah di Daerah PPKM Darurat, Termasuk Zona Merah dan Oranye
Tanggapan Partai Golkar
Politikus Golkar yang juga anggota DPR RI, Ace Hasan Syadzily juga ikut menanggapi terkait wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan.
Menurut Ace, wacana perpanjangan tersebut semestinya sudah berdasarkan evaluasi terhadap PPKM Darurat yang sudah berjalan selama dua pekan terakhir.
"Pemerintah saya kira sudah mempertimbangkan dan memiliki kajian yang mendalam tentang kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu. Tentu kajian tersebut didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini," ujar Ace, dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021).