Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisyaratkan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga enam minggu.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021) lalu.
Menanggapi hal itu, beberapa anggota DPR dari perwakilan beberapa parti turut angkat bicara.
Berikut tanggapan DPR dari perwakilan beberapa partai, dihimpun dari Tribunnews.com :
Tanggapan Partai Nasdem
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni turut angkat bicara mengenai wacana pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga enam minggu.
Mengutip Tribunnews.com, Rabu (14/7/2021) Sahroni menilai, PPKM Darurat ini masih dibutuhkan demi menekan laju kasus Covid-19.
Baca juga: PBNU: Masyarakat Daerah Zona Merah dan PPKM Darurat Salat Idul Adha di Rumah
Baca juga: Besok Lokasi Penyekatan PPKM Darurat di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Bertambah jadi 100 Titik
Meski demikian, pemerintah juga harus lebih solutif dalam memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dengan kebijakan ini.
"Saya melihatnya memang PPKM darurat ini penting demi menahan laju penularan covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat. Namun, pemerintah juga harus betul-betul memastikan bahwa warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, dan nggak bisa makan kalau enggak keluar rumah," kata Sahroni, Rabu (14/7/2021).
Menurut Sahroni, bantuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat ini perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah.
Baca juga: Viral Warga Nangis Akibat Dirazia, Arya Saloka Kritik Aturan PPKM
Sehingga, jika kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat tidak berantakan.
"Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM misalnya, itu mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti inilah yang harus diantisipasi sekali oleh pemerintah, mengingat kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujar Sahroni.
Lebih pentingnya lagi, Sahroni meminta agar kebijakan pemerintah harus benar-benar jelas.
Sehingga, tidak memunculkan adanya aturan yang membingungkan bagi mayarakat, termasuk aturan mengenai peribadatan.