Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak bisa disimpulkan sebagai sinyal positif dari Istana terkait dengan pergantian Panglima TNI.
Walaupun, kata dia, tidak dipungkiri bahwa pertemuan itu bisa saja terkait nominasi calon panglima namun pertemuan tersebut tidak perlu ditafsirkan berlebihan.
Dalam proses politik, menurutnya, apa yang tampak di layar mungkin saja berbeda dengan apa yang sesungguhnya berlangsung di balik layar.
"Pertemuan itu kan kita ketahui dari unggahan akun TNI AD, jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan sinyal positif istana. Karena ya bisa saja pertemuannya ya memang sebatas itu saja," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (11/10/2021).
Jokowi Tak Punya Pakem Rotasi Antar Matra TNI
Diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November mendatang.
Nama KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono digadang-gadang menjadi calon terkuat yang akan menjadi Panglima TNI.
Mengingat Panglima TNI sebelumnya berasal dari Angkatan Udara, banyak pihak menyebut Panglima TNI selanjutnya akan berasal dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut.
Baca juga: Isyarat Langit, Andika Panglima TNI?
Menanggapi hal tersebut, Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP), Andi Widjayanto, mengungkapkan ketiga calon Panglima TNI, baik dari, Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara sama-sama memiliki peluang.
Pasalnya menurut Andi, Presiden Jokowi tidak memiliki pakem rotasi tersendiri dalam memilih Panglima TNI.
"Ya kalau melihat karakter Pak Jokowi, tiga-tiganya mungkin ya, karena Pak Jokowi tidak punya pakem rotasi," kata Andi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (6/10/2021).
Andi pun menyampaikan, jika melihat pilihan Panglima TNI sebelumnya, Presiden Jokowi tidak memegang pakem rotasi.
Baca juga: Pengamat Sebut Survei Calon Panglima TNI Aneh: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ditentukan Publik
Contohnya saja ada Moeldoko dan Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat.
"Kalau melihat pilihan Panglima sebelumnya, pakem rotasi tidak dipegang oleh Pak Jokowi. Karena dulu Pak Moeldoko, Pak Gatot, dari Angkatan Darat," terang Andi.