Baca tanpa iklan
Dana APBN tersebut akan mengalir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia, yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Baca juga: Fraksi PKS Kritik Pemerintah Gunakan APBN Bangun Proyek Kereta Cepat
Sebagai informasi China adalah negara yang berhasil bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek kereta cepat ini dengan menawarkan nilai investasi yang lebih murah.
Yakni sebesar US$ 5,5 miliar dengan skema investasi 40% kepemilikan China dan 60% kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN.
Lebih lanjut, Kartika mengatakan, China meminta Indonesia untuk segera menyetorkan modal awal proyek kereta cepat tersebut pada tahun ini. Sebab jika tidak maka proses kerjasama ini terancam batal.
Untuk itu, dia mengatakan, Kementerian BUMN sudah membicarakan anggaran kereta cepat ini bersama Komisi VI DPR RI dan pihak perbankan beberapa minggu lalu.
Kartika optimistis bahwa proses pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa berjalan pada tahun 2021.
“Jadi kami sudah bicara sama komisi VI DPR minggu lalu dan bankir, insyaAllah tahun ini bisa berjalan,” imbuhnya.
(Tribunnews.com/Shella Latifa)(Kontan/Vendy Yhulia Susanto)